Singaraja, Bali (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali terus memacu optimalisasi digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah kebocoran, serta membangun kepercayaan masyarakat.
"Buleleng baru saja kembali meraih dua penghargaan bergengsi terkait digitalisasi keuangan daerah dan ke depan harus terus dipertahankan," kata Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, saat High Level Meeting (HLM) Program Akselerasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 di Ruang Pertemuan Hotel Lovina Haven, Buleleng, Rabu.
Sutjidra menyampaikan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkab dalam menerapkan sistem pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.
Meski bangga dengan prestasi tersebut, dirinya menekankan fokus utama saat ini adalah optimalisasi. Ia menjelaskan digitalisasi keuangan sangat strategis.
"Digitalisasi sangat penting karena bisa mencegah terjadinya kebocoran, meningkatkan transparansi, dan yang paling utama memberi kepastian ke masyarakat," kata Sutjidra.
Kepastian yang dimaksud adalah jaminan uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu.
Baca juga: Pemkab Buleleng prioritaskan penataan Kota Singaraja
"Kalau semakin luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya pajaknya yang mereka bayar itu memang betul-betul masuk ke daerah dan digunakan untuk pembangunan," lanjut Sutjidra.
Menurut dia, kepercayaan masyarakat ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan pengumpulan PAD.
Namun, Bupati Sutjidra mengakui masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tingkat penggunaan atau adopsi sistem digital di kalangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.
"Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi. Sosialisasi di masyarakat masih perlu digencarkan karena banyak masyarakat yang belum paham dengan aplikasi seperti QRIS," katanya.
Keterbatasan kepemilikan smartphone atau kemampuan menggunakan aplikasi tertentu menjadi kendala nyata.
Sutjidra juga menyoroti sektor potensial yang belum tergarap maksimal melalui digitalisasi, yaitu retribusi parkir di pinggir jalan.
Baca juga: Bupati: Buleleng festival untuk promosi pariwisata
"Ini Kadis Perhubungan juga masih bingung. Potensinya ada, tapi cara optimalkan belum maksimal," ungkapnya.
Bukan hanya itu saja, dengan menerapkan pembayaran digital seperti QRIS untuk parkir jalanan terkendala karena tidak semua pengguna jalan memiliki atau bisa mengoperasikan aplikasi tersebut.
Merespons tantangan ini, Sutjidra menyatakan komitmennya untuk mencari solusi.
"Nanti kita akan diskusikan dengan BPKAD dan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana. Kita akan cari formatnya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang masih bisa digali guna peningkatan PAD," pungkas dia.
