Semarapura (Antaranews Bali) - Bupati Klungkung, Bali, I Nyoman Suwirta mengatakan hasil evaluasi serapan anggaran untuk berbagai proyek pembangunan pada tahun 2018 di daerah itu masih sangat rendah, akibat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja dengan rasa takut.
"Berdasarkan laporan keuangan, serapan anggaran masih rendah, selain ketakutan, pimpinan dalam melaksanakan tugas berlindung di balik kata netralitas," kata Bupati Nyoman Suwirta dalam siaran pers Humas Pemkab Klungkung yang diterima Selasa.
Bupati Nyoman Suwirta mengungkapkan hal itu ketika memimpin rapat staf lengkap di ruang praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (2/7) yang dihadiri Sekda Gede Putu Winastra, para asisten, staf ahli dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah.
Ia mencontohkan serapan anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.
Untuk itu Bupati Suwirta mengingatkan supaya pada setiap perhelatan pilkada, seluruh OPD untuk tidak usah takut bekerja karena yang akan dirugikan adalah masyarakat.
Sementara itu Sekda Gede Putu Winastra melaporkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga pertengahan tahun 2018 sebesar 47,33 persen dan realisasi belanja 33,18 persen, belanja modal terealisasi 11,55 persen dan belanja operasi terealisasi 37,03 persen.
Total Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp 586,57 miliar. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp 135,80 miliar atau 23,15 persen dari total belanja langsung.
Capaian kinerja kegiatan sampai dengan Mei 2018 sebesar 29,51 persen, kinerja program (Outcome) sampai sebesar 21,24 persen.
Atas kondisi ini, Bupati Suwirta memerintahkan masing-masing OPD untuk membuat laporan tertulis terkait apa yang menjadi kendala dan masalah serta progresnya sampai dimana.
Menurutnya, tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan jika semua dibicarakan dengan baik. Untuk itu kepada para OPD penghasil PAD diminta lebih aktif mencari data kenapa realiasasi PAD pada pertengahan tahun ini belum tercapai, sehingga bisa dicarikan solusi secapatnya.
"Tidak ada waktu bermalas malasan, kita harus tunjukkan kinerja kita kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan. Jangan setiap tahun kita hanya membahas permasalahan yang sama," ujar Bupati Suwirta.
Terkait dengan aturan , Bupati Suwirta meminta untuk tidak menterjemahkan aturan dengan kaku, menurutnya apapun pekerjaan yang asal sesuai kebutuhan masyarakat tidak berpaku pada aturan yang lama.
Saat aturan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan supaya segera dibicarakan dengan Sekda. Bupati Suwirta juga mendorong OPD melakukan efisiensi pada ATK dan perjalanan dinas. Hasil perjalanan dinas harus dilaporkan langsung ke bupati dan apa yang akan dilakukan selanjutnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Sedangkan capaian yang telah diraih Pemkab klungkung hingga pertengahan tahun 2018 ini yakni pengelolaan keuangan dengan predikat WTP perlu dipertahankan melalui manajemen keuangan yang lebih baik.
Selain itu program inovatif Beli Mahal Jual Murah (BIMA JUARA) dan TOSS yang berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mengalahkan ribuan program lain dari seluruh Indonesia. (WDY)
