Mangupura (Antaranews Bali) - Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Badung, Bali, I Putu Gde Sridana mengatakan, dana desa yang segera disalurkan kepada 46 desa di daerah itu akan diberikan dalam tiga tahap selama Tahun 2018. Selain itu, Pemkab Badung juga memiliki program pelatihan tenaga kerja sesuai kompetensi dan minat masyarakat, serta membuka bursa kerja (job fair) untuk mengatasi pengangguran.
"Kalau dahulu, alokasi dana desa dilakukan dua tahun sekali. Namun, saat ini penyalurannya dilakukan tiga kali setahun," ujar Kadis PMD Gde Sridana, di Mangupura, Kamis.
Ia mengatakan, dana desa yang berasal dari APBN dan APBD Badung ini akan diberikan ke masing-masing desa dengan nominal berbeda-beda, dimana nominal bantuan yang terendah Rp9 miliar per desa dan paling tinggi Rp16 miliar per desa.
Sridana mengatakan, untuk penyaluran dana desa tahap pertama sebesar 20 persen dari total bantuan yang diberikan per desa pada Januari-Maret 2018 , tahap kedua sebesar 40 persen (Maret-Juni 2018) dan tahap ketiga 40 persen (Juli 2018).
"Paling lambat alokasi dana desa ini dicairkan Maret 2018. Untuk mekanisme penyaluran dana desa ini mekanismenya hampir sama seperti tahun sebelumnya," katanya.
Pengalokasian dana ke desa Tahun 2018 ini, kata dia, dilakukan sesuai formulasi sesuai penyesuaian bobot jumlah penduduk, jumlah banjar, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis serta dengan memasukan variabel desa berprestasi. "Khusus untuk dana desa, ada tambahan indikator desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tertinggi," katanya.
Secara umum, kata Sridana, alokasi dana desa yang diterima Pemkab Badung dari pemerintah pusat sebesar Rp42,4 miliar lebih, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Badung sebesar Rp42 miliar.
Penyaluran dana desa, kata dia, akan disalurkan melalui rekening kas umum negara (RKUD) ke rekening khas desa (RKD) yang dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD.
Dana desa ini nantinya diharapkan digunakan 70 persen untuk pemberdayaan dan 30 persen untuk operasional pemerintah desa. "Penggunaan dana desa ini akan diawasi pihak inspektorat mualai dari proses perencanaan hingga pelaksanaanya," katanya.
Bursa Kerja
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, juga memiliki program pelatihan tenaga kerja sesuai kompetensi dan minat masyarakat, serta membuka bursa kerja (job fair) untuk mengatasi pengangguran di daerah itu.
"Dalam menekan tingkat pengangguran, kami memiliki program pelatihan mekanik sepeda motor, pelatihan terafis SPA, dan pelatihan teknisi," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, Ida Bagus Oka Dirga.
Program ini, kata dia, menjadi perioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), sehingga program ini betul-betul menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Badung.
Oka mengharapkan, para peserta yang telah mengikuti pelatihan ketenagakerjaan selama tiga hingga empat bulan itu sudah siap bekerja sesuai kompetensinya. "Pemkab Badung juga bekerja sama dengan BRI dalam upaya membantu permodalan untuk para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini," katanya.
Dalam pengelolaan usaha para peserta pelatihan ini, pemerintah daerah juga tetap memberikan pendampingan agar usaha mereka terus berkembang. "Untuk berbagai program yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini, kami menganggaran Rp5 miliar untuk merealisasi program PPNSB ini," katanya.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat bekerjasama dengan Universitas Warmadewa Denpasar, angka pengangguran di Badung Tahun 2017 menurun 0,32 persen atau 1.123 orang, dibandingkan Tahun 2016 sebesar 0,34 persen atau 1.150 orang.
Pendataan ini berdasarkan "by name by addres", dimana jumlah penduduk Badung mencapai 468.646 orang, dengan jumlah angkatan kerja 351.260 orang atau 75 persen dari jumlah penduduk di Badung merupakan angkatan kerja, sisanya ada sekolah mau pun kuliah. Untuk tahun 2018, pihaknya berupaya menurunkan angka pengangguran di Badung menjadi 0,15 persen dari jumlah pengangguran Tahun 2017.
"Melalui bursa kerja sebagai upaya dari kami sesuai arahan pimpinan (Bupati Badung) untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dari Kabupaten Badung," katanya. (WDY)
