Gianyar (Antara Bali) - Ratusan polisi yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi lahan sengketa di Banjar Pausan, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis dilempari bom molotov oleh warga.
Akibatnya, pelaksanaan eksekusi urung dilakukan melihat keberingasan warga tersebut.
Warga yang sudah menunggu kehadiran aparat sejak pagi, tidak hanya melempari molotov, namun juga melakukan penghadangan dengan cara merobohkan tiang listrik dan menumpukkan kayu di sekitar jalan masuk ke wilayah tersebut.
Mereka telah mempersiapkan diri dengan membawa berbagai macam alat dan bambu runcing untuk melakukan perlawanan terhadap petugas yang akan melakukan eksekusi tanah tersebut.
Melihat situasi yang tidak kondusif itu, pihak yang bersengketa beserta tim juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Gianyar melakukan pertemuan di kantor Perbekel Buahan Kaja, guna membahas masalah tersebut.
"Pertemuan ini bukan merupakan sidang. Saya hanya melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan hukum, yang mengharuskan eksekusi tersebut terpaksa dilaksanakan karena tidak lagi ada jalan perdamaian," kata ketua tim juru sita I Nyoman Windia.
Dia mengatakan, oleh karena itu untuk melakukan eksekusi tersebut, pihaknya meminta bantuan aparat kepolisian dan TNI.
Pada pelaksanaan eksekusi itu dikerahkan sekitar 300 personel dari aparat kepolisian dan TNI, beserta dari tim juru sita PN.
"Dari Polsek Payangan ada 48 orang petugas. Tim gabungan Polres Gianyar dan TNI sebanyak 200 orang, ditambah dari juru sita sebanyak satu truk," ujarnya.
Sementara Wakapolres Gianyar Kompol Joni Lay memerintahkan anak buahnya untuk tidak melakukan tindakan yang lebih memancing emosi warga, oleh karena itu eksekusi tersebut dibatalkan.
"Melihat situasi yang tidak kondusif seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan selain mundur. Apalagi warga terlihat sangat beringas seperti kehilangan akal sehatnya," katanya.
Dia mengatakan, melihat barikade berlapis yang dilakukan oleh warga, apabila dipaksakan ditakutkan akan jatuh korban jiwa.
"Kami tidak mau mengambil resiko tersebut, lebih baik eksekusi urung dan personel ditarik untuk menghindari bentrokan," ujarnya.(*)
