BNPB Mendukung Penggunaan Kartu Pengungsi Gunung Agung

Karangasem (Antara Bali) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung penggunaan kartu pengungsi Gunung Agung yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali karena memudahkan pendataan warga.

"Ini sangat membantu. Kami perlu data akurat yang kami layani masyarakat oleh karena itu data sangat penting baik jumlah dan lokasi," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei di Pos Komando Siaga Darurat Gunung Agung di Tanah Ampo Karangasem, Bali, Jumat.

Menurut Willem, nantinya pendataan itu akan memudahkan distribusi logistik yang lebih tepat sasaran.

Terkait jumlah pengungsi yang berubah, menurut dia, hal tersebut sangat dinamis karena pergerakan para pengungsi baik pulang kembali atau pindah ke lokasi pengungsian lainnya.

Meski demikian, BNPB akan menyediakan dukungan kepada pengungsi berupa logsitik dan kebutuhan lain seperti pelayanan kesehatan dan psikososial.

"Jumlah pengungsi hari ini setiap jam berubah angkanya. Jumlahnya tidak tetap, dinamis dan fluktuatif, " imbuh Willem.

BNPB mencatat jumlah pengungsi hingga pukul 18.00 WITA pada Kamis (12/10) mencapai 136.074 jiwa yang tersebar di 356 titik di seluruh Bali.

Sebelumnya, Pemprov Bali meluncurkan kartu khusus pengungsi untuk memudahkan mendata para pengungsi Gunung Agung.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan kartu tersebut telah siap cetak dan akan didistribusikan kepada para pengungsi.

Dalam rapat terbatas dengan para Camat di Kabupaten Karangasem dan jajaran pemerintah daerah setempat, Pastika meminta para camat agar menginformasikan kepada kepala desa agar kartu tersebut diisi dengan data yang benar.

Ia menambahkan kartu tersebut sangat berguna selain sebagai kartu kontrol pengungsi dan dalam kartu itu akan terdata dengan detail jumlah pengungsi, baik dewasa, anak-anak, maupun balita dan bayi sehingga kebutuhan logistik bisa didistribusikan dengan tepat.

Selain itu, kartu tersebut juga bisa digunakan untuk berobat bagi para pengungsi di rumah sakit pemerintah.

"Para pengungsi yang sakit dan tidak punya BPJS bisa menggunakan kartu tersebut di rumah sakit pemerintah dan akan dibiayai oleh pemprov," imbuhnya.

Dalam kartu itu juga akan didata jumlah pelajar sehingga memudahkan proses belajar mengajar bagi para pengungsi.

Mengenai data para pengungsi, Pastika sempat menyatakan kekecewaannya terhadap kurang validnya data yang selama ini beredar.

Menurutnya, data sebelumnya menyatakan jumlah total pengungsi yaitu 70 ribu lebih dari 28 desa yang masuk zona merah, perlu direvisi.

Setelah pihaknya melakukan verifikasi langsung, ditetapkan jumlah data pengungsi terbaru dari 28 desa yang terdiri dari 202 dusun mencapai 54.788 kepala keluarga atau sekitar 185.865 pengungsi.

"Jadi selama ini ada sekitar 150 ribu pengungsi memang tidak melebihi bahkan ada kekurangan. Saya perkirakan sekitar 30 ribu lebih itu mengungsi ke rumah saudaranya, nah fungsi kartu pengungsi itu juga untuk mendata itu mencari kekurangannya," ucap Pastika.

Kepada seluruh jajarannya, Pastika menginstruksikan untuk bergerak dengan cepat mendistribusikan kartu tersebut. Ia memerintahkan mendatangi para pengungsi berdasarkan nama dan alamat (by name by address) sehingga data yang didapat bisa akurat. (WDY)