Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen mengutamakan lima skala prioritas kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021, guna meningkatkan kesejahteraan warganya.
"Pemkab Badung fokus memberikan lima skala prioritas di antaranya menjaga ketersediaan pangan, sandang dan papan yang menjadi hal utama," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Jumat.
Kedua, menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang ketiga menjaminan sosial dan tenaga kerja, kemudian yang keempat menjaga seni, adat, agama dan budaya dan yang terakhir mengoptimalkan pariwisata.
Selain itu, di Badung dari proses lahir, hidup dan mati semuanya ditanggung pemerintah. Lahir langsung mendapat akte kelahiran, hidup biaya kesehatan ditanggung pemerintah dan mati juga mendapat santunan kematian, akte kematian dan perubahan kartu KK.
Untuk dibidang pendidikan, kata Giri Prasta, mulai tahun 2017 ini pendidikan di Badung gratis dan tidak boleh ada pungutan di sekolah. "Saya juga mengambil kebijakan pada Tahun 2018, pemangku khayangan tiga se-Badung akan digaji, penunggu pasien mendapat santuan dan pembebasan pajak PBB," ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Badung juga menyerahkan bantuan hibah untuk pembangunan pura di berbagai Desa Adat di daerah itu, salah satunya memberikan bantuan hibah Rp1,5 miliar di Balai Banjar Samuan Kangin, Desa Carangsari, Desa Adat Samuan, Kecamatan Petang, Rabu (13/9).
Upaya ini dilakukan, kata Giri Prasta, karena Pemkab Badung ingin meringankan beban masyarakat yang waktunya sering habis dipergunakan untuk kegiatan adat dan "yadnya".
Melalui bantuan ini, masyarakat dapat merasakan bahwa pemerintah daerah betul-betul hadir di tengah masyarakat. (WDY)
Pemkab Badung Utamakan Lima Skala Prioritas Kebutuhan Masyarakat
Jumat, 15 September 2017 7:00 WIB