Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa larangan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Mendag ditayangkan virtual, Kamis.
Mendag menyampaikan, keputusan itu diambil dengan sangat seksama, memerhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat.
"Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama," ujar Mendag.
Baca juga: Kasal tegaskan akan tangkap kapal yang ekspor CPO
Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, lanjut Lutfi, untuk itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Presiden Jokowi, pemerintah melarang sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan minyak jelantah atau UCO, yang berlaku mulai hari ini (28/4) sampai harga minyak goreng curah mencapai keterjangkauan.
Larangan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tentang tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO).
Berdasarkan peraturan tersebut, produk yang sementara ini dilarang untuk diekspor adalah CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan minyak jelantah atau UCO
Larangan ekspor sementara berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia. Dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
"Saya tegaskan eksportir yang melanggar dikenai sanksi sesuai dengan aturan perundangan," kata Mendag menegaskan.
Baca juga: DPR: Larangan ekspor bahan baku minyak goreng bukti negara hadir
