Kuta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia menggalang solidaritas negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur untuk bersama menanggulangi pencemaran sampah plastik di laut salah satunya dengan mengusulkan rencana aksi regional yang dapat diterapkan negara lain.
"Kami mengupayakan kerja sama di tingkat regional. Jika ada suatu rujukan rencana aksi, tentu negara-negara akan mengikuti membuat rencana aksi di tingkat nasionalnya," kata Direktur Kerja Sama ASEAN Jose Tavares ketika memberikan sambutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Kuta, Kabupatan Badung, Rabu.
Dalam konferensi tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk memerangi sampah plastik di laut di antaranya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Indonesia, lanjut dia, juga telah memiliki rencana aksi penanggulangan sampah plastik di laut 2017-2025 hingga kampanye pengurangan plastik baik dalam produksi dan pemanfaatan kebutuhan masyarakat.
"Kami harapkan pertemuan ini menghasilkan pandangan bersama dan membahas bagaimana cara ke depan bisa bekerja sama lebih baik mengatasi polusi sampah plastik karena ini mengganggu kesehatan, ekosistem dan pariwisata," ucapnya.
Jose menyebutkan bahwa dalam publikasi ilmiiah oleh Universitas Georgia diperkirakan sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik mencemari lautan.
Sedangkan sekitar 80 persen sampah plastik di perairan itu berasal dari daratan yang disebabkan pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk masyarakat di dunia turut berkontribusi pencemaran sampah plastik.
Bagi Indonesia yang merupakan negara maritim, kondisi tersebut sangat berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan pariwisata karena berpotensi menurunkan pendapatan negara.
Sementara itu Deputi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddin mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik di laut sebelum tahun 2025 sesuai dengan rencana aksi nasional penanggulangan sampah plastik.
Kebijakan plastik berbayar yang sebelumnya sempat dilakukan dan kini terhenti juga tengah digodok kembali termasuk membahas pengenaan cukai sebelum plastik tersebut beredar di pasaran.
"Yang paling mudah adalah melalui edukasi dasar yang dimulai dari anak-anak sekolah untuk kampanye penanggulangan sampah plastik," ucap Safri.
Konferensi "East Asia Summit" tersebut digelar Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dengan ketua bersama dari Pemerintah Selandia Baru.
Manajer Divisi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru untuk Asia Tenggara Stephen Harris mengatakan keterlibatan negara tersebut dalam konferensi memerangi sampah plastik di laut bersama Indonesia karena menyadari plastik menjadi masalah pada abad ke-21 ini meskipun ia mengaku negara asal kiwi tersebut tidak berkutat dengan masalah sampah plastik di laut.
"Kami sangat senang bekerja sama dengan Indonesia dan negara lain yang menjadi bagian KTT Asia Timur untuk mencari solusi kolektif menangani masalah sampah plastik," katanya.
Stephen mengatakan Selandia Baru sebagian wilayahnya berada jauh dari pusat populasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dan sebagian wilayahnya lagi berada di wilayah samudera yang 15 kali lebih besar daripada wilayah daratan.
KTT Asia Timur memerangi sampah plastik di laut tersebut dihadiri sekitar 85 delegasi mewakili pemerintah, lembaga swadaya masyarakat serta akademisi dari 10 negara ASEAN dan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan serta China.
Selain membahas masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola sampah plastik di laut, konferensi itu juga menyoroti solusi inovatif serta kebijakan lokal dan nasional serta kemitraan swasta dan publikb untuk mendidik perilaku masyarakat ikut memerangi sampah plastik. (DWA)
