Pemkab Klungkung Kaji Desa Miliki TK Negeri

Pemkab Klungkung Kaji Desa Miliki TK Negeri

Ilustrasi - Sebanyak 2.500 Anak TK se-Kota Denpasar melakukan senam massal pada Hari Anak Nasional di Renon, Denpasar. (ANTARA FOTO Bali/Desy Dora/wdy17)(edm)

Semarapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, kini sedang mengkaji program satu desa memiliki sebuah sekolah taman kanak-kanak (TK) negeri yang diharapkan bisa terealisasi tahun 2018.

"Dengan demikian, seluruh anak usia dini bisa ditampung di TK yang ada di masing-masing desa," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ketika membuka bimbingan teknis (Bintek) penguatan kepala sekolah TK di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banjarangkan, Senin.

Ia mengatakan, program satu desa satu TK negeri itu merupakan terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa-desa yang ada di daerah itu, termasuk di Kecamatan Nusa Penida, sebuah pulau yang terpisah dengan daratan Bali.

Untuk mendukung program tersebut, guru Taman Kanak-Kanak diharapkan aktif melakukan "blusukan" ke setiap rumah untuk mencari anak yang tidak masuk TK.

Bupati Nyoman Suwirta mengharapkan peserta Bimtek agar nantinya mengajarkan dan menghayati makna dari lagu Gema Santi, karena dalam lagu tersebut berisi ajakan kedamaian dan cinta serta ajakan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Klungkung.

Oleh sebab itu, ia meminta mereka agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, dengan harapan anak didik memiliki karakter yang baik, aktif dan cerdas.

Upaya itu diharapkan mampu mendukung komitmen untuk menjadikan sekolah sebagai tempat mendidik, sekaligus menjadi rumah kedua, kata bupati asal Nusa Ceningan itu.

"Performance sekolah harus bisa dibuat semenarik mungkin bersih, hijau dengan dengan pepohonan serta tertata rapi, sehingga anak-anak bersemangat untuk ke sekolah, bukan malah takut sekolah," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Nyoman Suwirta melakukan rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR RI di Ruang rapat Komisi X Gedung Nusantara I, Jakarta (17/7).

Ia mengatakan, dengan perubahan status dan pengelolaan dari TK swasta/yayasan ke TK negeri akan mempermudah pengalokasian anggaran operasional dari pemerintah, baik untuk sarana pendukung maupun sumber daya manusia (SDM).

Untuk tahap pertama, sekitar 55 TK milik swasta/yayasan di desa akan diubah menjadi TK negeri.

"Karena selama ini TK masih milik yayasan desa, maka kami menjadi tidak leluasa menangani. Oleh sebab itu harus dijadikan TK negeri sehingga bisa membiayai, baik sarana prasarana maupun SDM-nya," ujar Bupati Suwirta.

Kegiatan bintek tersebut menyasar 100 orang yang dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama jenjang TK dan pendidikan usia dini yang berlangsung selama empat hari, 28-31 Agustus 2017 dan gelombang kedua juga 50 orang pada 4-7 September 2017. (WDY)