"Saat ini Kementerian PUPR masih dalam hal pemetaan dulu. Terakhir kami kontak mereka masih `mapping` di Lombok, " kata Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura di Denpasar, Sabtu.
Menurut Pande, pihaknya mengusulkan harga FLPP rumah subsidi mencapai Rp195 juta yang berlaku di beberapa kabupaten tertentu di Bali atau di luar wilayah empat kabupaten yang sudah dibangun rumah subsidi dengan harga Rp141 juta.
Empat kabupaten yang sudah dan akan dibangun rumah subsidi dengan harga Rp141 juta yakni di Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Tabanan.
Menurut dia, di wilayah empat kabupaten tersebut harga lahan masih memungkinkan untuk pembangunan rumah murah dengan harga Rp141 juta dan memiliki peminat yang cukup besar.
Total rencana pembangunan REI Bali untuk rumah bersubsidi Rp141 juta mencapai 3.500 unit, sekitar 50 persen di antaranya sudah dibangun dan terjual kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Pihaknya juga mengapresiasi usulan pemerintah untuk mengkaji maksimal penghasilan masyarakat yang ingin membeli rumah murah FLPP itu yang sebelumnya Rp4 juta menjadi maksimal Rp7 juta.
Menurut dia, setelah tiga kali mengalami revisi untuk besaran harga rumah FLPP di Bali dari sekitar Rp127 juta, kemudian menjadi Rp133 juta dan saat ini menjadi Rp141 juta, persyaratan maksimal penghasilan calon pembeli tidak berubah atau masih di angka Rp4 juta.
Sebelumnya REI Bali mengadakan pertemuan dengan Kementerian PUPR di Sanur Denpasar pada 18 Mei 2017 untuk membahas usulan revisi harga FLPP di Bali karena dengan harga saat ini Rp141 juta belum mampu menyasar seluruh kabupaten karena terkendala harga lahan yang tinggi.
Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto saat itu hadir mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Menurut Eko, selain menyangkut penghasilan pembeli, kajian juga berdasarkan atas ongkos tenaga kerja dan indeks kemahalan konstruksi.
Eko mengaku masukan tidak hanya diterima dari Bali tetapi dari beberapa provinsi di Tanah Air sehingga hasil kajian nantinya juga diharapkan mengakomodir untuk seluruh Indonesia. "Jika kajian ini sudah siap akan kami uji publik," ucapnya. (Dwa)
