Mangupura (Antara Bali) - Program Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, yang merancang plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setempat tahun 2018, mencapai Rp5,6 triliun lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu mendapat apresiasi dari DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dari DPRD Badung, Nyoman Satria, di Mangupura, Rabu, mengatakan sepakat dengan upaya Pemkab Badung yang terus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khusunya ketersediaan pangan, sandang dan papan.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunartha yang dihadiri Bupati Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa dan segenap pimpinan perangkat daerah setempat, Satria menegaskan siap mendukung langkah-langkah bupati untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan Pemkab Badung dengan melakukan program bantuan bedag rumah sebesar Rp55 juta. Selain itu, masyarakat yang kurang mampu dibantu dengan program peningkatan kualitas rumah sehat (PKRS) atau rehabilitasi rumah dengan bantuan tunai Rp30 juta.
Untuk dibidang kesehatan dan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar paramedis dan nonparamedis diberikan pelatihan atau update ilmu pengetahuan yang menggunakan teknologi terkini.
"Dengan begitu, para pengelola fasilitas kesehatan tidak ketinggalan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Badung," ujar Satria.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk lebih banyak memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti pelatihan, seminar mapun pendidikan lainnya.
Untuk dibidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, Fraksi PDI perjuangan menilai Bupati Badung telah menjalankan tugas-tugas dengan baik. "Program jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin dapat jaminan tempat tinggal yang layak," katanya.
Sementara dibidang ketenagakerjaan, pihaknya meminta kepada Pemkab Badung menyiapkan data-data terkini dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakart Badung yang belum mendapat pekerjaan sesuai bidang ilmunya.
Selanjutnya, dibidang seni, adat, agama dan budaya, perlu terus dilakukan agar dapat melestarikan nilai-nilai seni leluhur yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya di luar Bali.
"Kami juga mendorong pemerintah segera membuat kajian transportasi publik seperti pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum," ujarnya. (WDY)
