Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengkaji usulan dari Real Estat Indonesia Provinsi Bali terkait kenaikan harga rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) karena harga lahan di Pulau Dewata yang mahal.
"Kami ada masukan REI yang minta penyesuaian harga di Denpasar dan sekitarnya. Kami bawa ke meja kajian karena harus dikaji tidak hanya sebatas harga (rumah) tetapi juga aspek lain seperti batas atas penghasilan pembeli," kata Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto ditemui dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan perumahan di Sanur Denpasar, Kamis.
Menurut Eko, selain menyangkut penghasilan pembeli, kajian juga berdasarkan atas ongkos tenaga kerja dan indeks kemahalan konstruksi.
Eko mengaku masukan tidak hanya diterima dari Bali tetapi dari beberapa provinsi di Tanah Air sehingga hasil kajian nantinya juga diharapkan mengakomodir untuk seluruh Indonesia. "Jika kajian ini sudah siap akan kami uji publik," imbuhnya.
Setelah kajian selesai, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena hal tersebut menyangkut pembebasan pajak.
"Apakah dengan dibolehkan naik (harga rumah), maka pembebasan pajak juga naik," imbuhnya.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Bali sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga rumah subsidi FLPP di Bali dari Rp141,7 juta menjadi sekitar Rp200 juta.
Ketua DPD REI Bali Agus P Widura menjelaskan harga awal itu tidak memungkinkan diberlakukan di seluruh Bali karena terkendala harga lahan yang mahal.
Agus menjelaskan rumah FLPP baru bisa disasar di tiga kabupaten seperti Buleleng, Karangasem dan Negara tepatnya di daerah yang juga jauh dari daerah perkotaan di tiga daerah tersebut.
"Kami mau berusaha untuk berdiskusi, merumuskan harga FLPP 2018 apa masih ada kemungkinan naik dari sekarang Rp141,7 juta menjadi sekitar Rp200 juta," katanya.
Ia menyontohkan di Papua harga rumah FLPP sudah disesuaikan menjadi sekitar Rp195 juta. Agus mengatakan REI Bali mendapatkan target sebanyak 6.000 unit rumah subsidi skema FLPP.
Dari target tersebut, hingga April 2017 ini sudah ada sekitar 1.500 unit rumah subsidi dibangun di tiga kabupaten tersebut dari rencana sekitar 3.000 unit."Dengan penyesuaian harga itu kami harapkan bisa membangun sekitar 75 persen dari target," imbuhnya.
Agus menambahkan kebutuhan rumah di Bali tergolong tinggi salah satunya dari pegawai negeri sipil hingga golongan tiga yang potensial memiliki rumah skema FLPP sekitar 17 ribu unit.
Selain membahas terkait usulan kenaikan rumah subsidi, dalam rapat tersebut juga dibahas terkait wacana pembangunan hunian vertikal atau apartemen untuk mengakomodir kebutuhan hunian yang masih besar di Bali.
Hunian vertikal itu, kata Agus, akan disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku di Bali seperti salah satunya aturan tidak boleh membangun bangunan melebihi tinggi 15 meter. (WDY/DWA)
