DPRD Bali Minta Evaluasi UN SMA/SMK

Denpasar (Antara Bali) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana meminta penyelenggaraan ujian nasional untuk SMA dan SMK ke depannya perlu dilakukan evaluasi.

"Evaluasi tersebut dalam upaya mengetahui tingkat kelulusan siswa yang mengikuti UN tersebut," katanya di Denpasar, Senin.

Ia mengatakan, langkah evaluasi ini menjadi tolak ukur bagi guru-guru yang mengajar di sekolah bersangkutan. Jika sekolah itu banyak tidak lulus, apakah karena proses belajar dan mengajarnya yang kurang atau memang faktor dari siswa bersangkutan.

"Maka dari itu evaluasi tidak semata-mata untuk menentukan lulus tidak lulusnya siswa, tetapi yang lebih dipentingkan adalah bagaimana proses belajar mengajar serta penerapan kurikulum sekolah," katanya.

Kariyasa Adnyana mengatakan, berdasarkan pemantauan dilapangan pelaksanaan UN SMA/SMK di Bali pada umumnya sudah berjalan lancar.

"Dibanding UN tahun 2010, pelaksanaan tahun ini sudah ada kemajuan. Seperti tidak lagi ditemukan naskah soal yang tertukar atau lembar jawabannya berbeda," ucap politisi asal Desa Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini.

Di tempat terpisah, Ketua Penyelenggara UN Provinsi Bali Ida Bagus Made Mertha mengatakan, angka ketidakhadiran siswa pada UN utama tergolong sangat rendah.

"Di Bali, UN susulan itu hanya diikuti 10 orang siswa SMA/SMK. Yaitu lima orang adalah peserta UN SMA dan lima orang lagi peserta UN SMK," katanya.

Dikatakan, jika dikomparasikan dengan jumlah total peserta UN SMA dan SMK yang mencapai 24.367 orang dan 18.318 orang. Hal itu suatu bukti proses belajar mengajar sudah sesuai acuan kurikulum.

"Peserta UN SMA yang mengikuti UN susulan ada yang mengikuti UN susulan untuk keenam mata pelajaran yang di-UN-kan. Namun, ada pula yang hanya mengikuti satu atau dua mata pelajaran," ujarnya.

Ia mengatakan, pola pelaksanaan UN susulan sama persis dengan UN utama. Baik dalam hal jumlah soal ujian, tingkat kesulitan soal maupun alokasi waktu yang dijatahkan kepada peserta untuk menjawab soal-soal ujian.

"Secara teknis, tidak ada perbedaan antara pelaksanaan UN utama dengan UN susulan," katanya.(*)