Denpasar (Antara Bali) - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat perolehan devisa dari ekspor ikan dan udang di wilayah itu selama Februari 2017 mencapai 7,124 juta dolar AS, merosot 3,257 juta dolar AS atau 31,32 persen dibanding periode Januari 2017 yang tercatat 10,373 juta dolar AS.
"Perolehan devisa tersebut juga menurun 1,347 juta dolar AS atau 15,9 persen dibanding periode Februari 2016 yang mencapai 8,472 juta dolar AS," kata Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, pengapalan ikan dan udang itu mampu memberikan kontribusi sebesar 15,78 persen terhadap total nilai ekspor Bali yang mencapai 45,150 juta dolar AS selama Februari 2017, meningkat 15,39 persen dari bulan sebelumnya sebesar 39,12 juta dolar AS.
Ikan dan udang hasil tangkapan perusahaan perikanan yang mangkal di Pelabuhan Benoa dan hasil tangkapan nelayan setempat itu paling banyak diserap pasaran Amerika Serikat yang mencapai 33 persen.
Selain itu juga dieskpor ke Jepang 19,38 persen, Tiongkok 11,42 persen, Australia 8,68 persen, Hongkong 5,85 persen, Singapura 1,29 persen, Perancis 1,90 persen, Spanyol 0,02 persen, Swis 0,06 persen, Belanda 0,38 persen dan 19,12 persen sisanya ke berbagai negara lainnya.
Adi Nugroho menambahkan, ikan dan udang merupakan salah satu dari lima komoditas utama ekspor Bali yang memberikan andil terbesar ke dua yakni 15,78 persen, setelah yang tertinggi produk pakaian jadi bukan rajutan yang mencapai 16,12 persen.
Sedangkan sisanya adalah produk perhiasan (permata) 14,88 persen, menyusul produk kayu, barang dari kayu 9,28 persen serta produk perabot dan penerangan rumah 7,15 persen.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, I Made Gunaja dalam kesempatan terpisah mengatakan, pihaknya bertekad meningkatkan produksi perikanan laut maupun hasil perikanan tangkap.
Berbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk memberdayakan para nelayan dengan memberikan kemudahan dan bantuan dengan harapan mampu meningkatkan produksi sektor perikanan.
Selain itu memaksimalkan penyaluran kartu nelayan melibatkan delapan pemerintah kabupaten dan satu kota di daerah itu sekaligus meningkatkan kinerja di lapangan.
Demikian juga melakukan pendataan penerima asuransi dirancang melalui sistem dalam jaringan online, setelah sebelumnya melalui verifikasi awal dengan pendataan kartu nelayan.
Nelayan yang berhak menerima asuransi adalah mereka yang sudah menerima kartu nelayan sebelumnya. "Jadi kalau mereka (nelayan) tidak mempunyai kartu, belum dapat terverifikasi, ujar I Made Gunaja. (WDY)
