DPR Akan Panggil Bulog Terkait Harga Gula

Jakarta (Antara Bali) - Komisi IV DPR akan meminta penjelasan Perum Bulog terkait stabilisasi harga gula yang selama ini belum optimal dalam menekan kenaikan harga komoditas tersebut.

"Kami akan memanggil Bulog setelah pilkada berlangsung. Salah satu yang akan kami tanya kenapa harga gula di pasaran tidak stabil. Kalau Bulog tidak mampu menstabilisasi harga, tentu harus ditinjau kembali," kata Wakil Ketua Komisi IV Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Selasa.

Ia menilai salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan harga gula adalah akibat adanya penimbunan dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

Untuk itu, menurut dia, solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengawasan stok maupun alur distribusi dari pabrik BUMN serta swasta dan gudang Bulog.

Selain itu, tambah Inas, pemerintah juga perlu melakukan operasi pasar untuk memastikan terjadinya stabilisasi harga gula dan meningkatkan sebaran gula di pasaran.

"Gula ini ketahanannya tidak seperti minyak, jadi banjiri saja pasarnya oleh pemerintah. Pabrik gula juga tidak pada tempatnya menimbun," kata Politisi Partai Hanura ini.

Anggota Komisi IV Taufiq Abdullah mengatakan Perum Bulog bisa melakukan koordinasi dengan perkebunan tebu agar lebih maksimal dalam menjaga kestabilan harga berbagai bahan pangan pokok seperti gula.

"Bulog seharusnya kerja sama dengan perusahaan tebu untuk melakukan pemetaan ketersediaan tebu, sehingga bisa dibaca secara cermat saat kapan terjadi booming dan kekurangan," ujarnya.

Untuk menjaga agar harga tidak naik terlampau tinggi, Taufiq menambahkan, bisa saja dilakukan impor gula untuk mengamankan cadangan pasokan, asalkan tidak merusak pasar dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Nusantara Sugar Community (NSC) Colosewoko mengatakan salah satu upaya menjaga kestabilan harga gula dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar Rp12.500 per kilogram sudah merupakan langkah yang baik.

Namun, menurut dia, penetapan harga eceran itu tidak akan efektif jika persoalan tingginya biaya distribusi di berbagai daerah belum teratasi dengan optimal.

Colosewoko juga memastikan apabila masih ada harga gula melebihi harga eceran tersebut, berarti banyak stok gula yang tersimpan di gudang dan belum sepenuhnya tersalurkan ke tingkat konsumen.

"Kalau dari perhitungan kami, sisa stok gula tahun lalu 1,4 juta ton, yang terdiri dari GKP tebu petani 800 ribu ton, dan GKP dari rafinasi 600 ribu ton. Bila stok itu tersalurkan, seharusnya harga yang ditetapkan pemerintah sudah bisa memenuhi," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah berupaya untuk menjaga kestabilan harga gula dengan menetapkan harga eceran tertinggi dan memangkas jalur distribusi dari produsen menuju konsumen.

Pemangkasan juga dilakukan terhadap alur impor gula, karena beberapa pabrik gula telah diizinkan untuk mengimpor langsung gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih maupun gula konsumsi, guna menekan biaya produksi. (WDY)