Negara (Antara Bali) - Untuk memenuhi syarat agar mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, Pemkab Jembrana kerja cepat menyelesaikan perencanaan pembangunan.
"Sistem perencanaan pembangunan saat ini sangat ketat, dimana pemerintah pusat memberikan batas akhir pada bulan Februari bagi setiap daerah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jembrana I Ketut Swijana, saat rapat dengan Bupati I Putu Artha serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Negara, Senin.
Ia mengatakan, keterlambatan menyerahkan perencanaan pembangunan, akan berdampak terhadap transfer dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga setiap OPD harus bekerja keras menyelesaikan sebelum bulan Februari.
Menurutnya, dalam penyusunan rencana pembangunan ada enam sektor yang menjadi prioritas yaitu pangan, sandang dan papan, kesehatan, pendidikan, adat, agama dan budaya, tenaga kerja dan jaminan sosial, pariwisata dan tata kelola pemerintahan.
Saat memberikan arahan, Bupati Artha mengatakan, dari enam sektor itu, pendidikan layak menjadi perhatian utama khususnya dalam memperbaiki bangunan yang rusak.
"Dalam memberikan bantuan dana untuk perbaikan sekolah, dinas terkait harus adil. Tidak boleh ada pilih kasih antara sekolah satu dan lainnya," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak ingin ada sekolah yang semestinya diperbaiki karena rusak parah, tapi dibiarkan bertahun-tahun hingga membahayakan peserta didik.
Selain masalah distribusi bantuan perbaikan sekolah, ia juga menyoroti, kurangnya guru SD khususnya di pedesaan, yang harus segera disikapi oleh Pemkab Jembrana.
Menurutnya, untuk menutupi kekurangan guru SD tersebut, pihaknya akan mengangkat guru-guru kontrak, setelah mereka melewati proses seleksi agar sesuai dengan kebutuhan.
Selain sektor pendidikan, pelayanan pembuatan KTP juga ia tekankan untuk diperbaiki, karena masih ada keluhan dari masyarakat terkait lambatnya pembuatan identitas kependudukan tersebut di dinas terkait.
"Agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu pembuatan KTP, ke depan pelayanan itu akan kami serahkan ke masing-masing kecamatan. Selain agar tidak lama mengantri, masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh datang ke kabupaten," katanya.(GBI)
