Bali masuk nominasi perencanaan pembangunan terbaik

Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali masuk nominasi dalam "15 besar" provinsi di Tanah Air yang memiliki perencanaan pembangunan daerah terbaik, namun akan kembali menjalani sejumlah penilaian oleh tim dari Bappenas untuk bisa terpilih menjadi terbaik dalam tahap berikutnya.

"Kami berharap agar lolos ke tahap berikutnya. Yang dinilai tidak hanya dari sisi perencanaan, tetapi juga target pencapaian pembangunan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penelitian Pengembangan Provinsi Bali, Wayan Wiasthana Ika Putra, di Denpasar, Senin.

Menurut Ika, ajang kompetisi untuk meraih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas tersebut, baru digelar untuk pertama kalinya tahun ini. Karena penghargaan serupa yang digelar untuk tahun-tahun sebelumnya hanya menilai dari sisi perencanaan, dan tidak sampai pada target pencapaian

"Bagi kami hal ini sangat bagus, sehingga rancangan perencanaan anggaran pemerintah daerah menjadi lebih komprehensif," ujarnya setelah menerima kunjungan tim penilai dari Bappenas terkait seleksi penerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah itu.

Ika menambahkan, perencanaan Pemprov Bali yang dinilai mulai dari tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Namun, untuk fokusnya pada tahun terakhir karena terkait dengan evaluasi perencanaan tahun sebelumnya dan langkah tindak lanjutnya.

"Tim penilai hari ini berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, dari unsur perguruan tinggi, organisasi perangkat daerah Pemprov Bali, kelompok ahli, dan Bappeda kabupaten/kota. Itu semua digali, untuk mengetahui betul `nggak dokumen dan cerita kita yang telah dilaporkan ke Jakarta," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengangkat filosofi dan kearifan lokal Tri Hita Karana (tiga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungan) yang juga mendasari penyusunan program dalam perencanaan pembangunan daerah.

Misalnya, untuk program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang didasari oleh filosofi menjaga hubungan baik dengan sesama, serta program Bali Clean and Green sebagai bentuk hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

"Saya berpandangan kearifan lokal yang menjadi kekuatan kita dan membedakannya dengan provinsi lainnya," ujarnya.

Sementara itu, salah satu tim penilai independen dari Bappenas Dr Ir Dedi M Masykur Riyadi mengatakan pihaknya juga melihat sisi pencapaian target yang diraih Pemprov Bali.

"Daerah bisa saja perencanaannya bagus, tetapi pencapaiannya belum tentu bagus. Misalnya, ada daerah dari perencanaanya sudah kuat, tetapi tiba-tiba pelaksanaannya entah karena mengalami masalah atau kurang adanya perbaikan dalam melaksanakan, tiba-tiba menjadi tidak bagus," ujarnya.

Masykur yang juga pensiunan pejabat di Bappenas itu juga melihat evaluasi atau hasil koreksi terkait pencapaian Pemprov Bali pada tahun sebelumnya. "Jadi, tidak hanya buat rencana yang bagus apa tidak, tetapi harus bagus juga pelaksanaannya," ucapnya.

Pihaknya melihat sejauh ini perencanaan pembangunan Bali bagus, tetapi untuk masuk dalam tahap berikutnya itu Kepala Bappeda Bali harus menyampaikan pemaparan di depan para panelis.

"Sebanyak 15 provinsi itu harus menceritakan dimana bagusnya hingga bagaimana pencapaiannya. Kepala Bappeda dan Litbang harus menceritakan rencana itu karena rencana merupakan hasil proses yang melibatkan banyak orang. Jangan-jangan dokumennya bagus tetapi prosesnya ada masalah," kata Masykur.

Penentuan tiga besar ajang tersebut akan dilaksanakan pada Musrenbang Nasional yang rencananya digelar pada akhir April 2018. (ed)