Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengenjot inklusi keuangan (financial inclusion) agar sesuai target yang ditetapkan.
"Inklusi keuangan, financial inclusion. Saya meminta agar ini betul-betul ini digenjot agar tabungan kita bisa meningkat tajam dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Dalam hal ini, Presiden juga memerintahkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga mendorong inklusi keuangan.
"Dan, juga Menko PMK yang menyangkut, misalnya pelajar, nelayan, petani semuanya dorong agar mereka bisa masuk ke sistem keuangan kita," kata Presiden.
Menurut Presiden, jika semua bisa masuk ke sistem perbankan, maka tabungan nasional akan bergerak naik sesuai target yang diinginkan.
Saat memimpin rapat terbatas pada 26 April 2016, Presiden menyebut tingkat kepemilikan rekening bank masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Presiden mengungkapkan bahwa hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang memiliki literasi keuangannya katagori baik, di mana data tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal.
Oleh karena itu, Presiden meminta ada terobosan perluasan jangkauan perbankan dengan memperhatikan karakteristifk sebagai sebagai negara kepulauan.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menginformasikan kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal, seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun pinjaman dan asuransi. (WDY)
