Presiden: Jangan Ada Korupsi APBN Serupiahpun

Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tidak ada dana dari APBN 2017 yang dikorupsi sekecil apa pun.

"Pesan saya jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dana APBN kita tahun 2017," kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 kepada kementerian dan lembaga dan daerah di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Presiden menyebutkan jumlah belanja APBN 2017 mencapai Rp2.080,5 triliun yang berada di kementerian dan lembaga serta daerah.

"Saya titip pesan, jangan dikorupsi. Saya kira mekanimse pencegahan sudah ada. Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget," kata Jokowi didampingi Wapres M Jusuf Kalla.

Presiden juga menyebutkan dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,3 triliun.

"Ini juga gede banget. Artinya dana di daerah semakin banyak, tetapi saya titip kepada kepala desa, bupati- walikota, gubernur, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun," tegas Presiden.

Presiden berharap dana APBN 2017 yang besar bisa menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

"Tapi jangan terpengaruh dengan itu karena bisa menyeebabkan kita khawatir, takut, pesimis, karena kita ingin kerja optimis," katanya.

Ia juga berharap APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan rakyat miskin, mengurangi ketimpangan dan pengangguran.

"Saya harapkan tingkat kemiskinan mencapai 10,5 persen, angka pengangguran 5,6 persen dan gini rasio 0.39," katanya.

Presiden meminta dengan peningkatan dana transfer dan dana desa, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghadapi tantangan kebangsaan.

"Saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa," katanya.

Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah dan desa bergerak lebih cepat pada 2017.

"Mulai pengadaan barang dan jasa 2017 pada triwulan IV 2016 ini, harus mulai pralelang lebih cepat, ini agar pelaksanaan pembangunan efektif berjalan efektif mulai Januari 2017," katanya.

Presiden juga meminta para gubernur agar segera mungkin menyerahkan DIPA 2017 ke daerah di bawahnya. (WDY)