Jakarta (Antara Bali) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyesalkan pembubaran Komisi Nasional
Pengendalian Zoonosis karena bisa memicu penularan penyakit yang
ditularkan oleh hewan seperti rabies, anthrax, malaria dan zika.
"Bisa dipahami bila Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan
beberapa lembaga atau komisi negara yang dianggap tumpang tindih. Namun,
pembubaran Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis sangat disesalkan,"
kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Tulus menilai Komisi tersebut masih sangat diperlukan untuk
mengantisipasi penularan penyakit akibat hewan atau zoonosis yang
semakin tidak tertangani, bahkan semakin meluas.
Menurut Tulus, isu zoonosis merupakan permasalahan lintas sektor
yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan
pemerintah daerah. Keberadaan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
masih diperlukan sebagai lembaga yang mengoordinasikan semua instansi
terkait.
"Komisi itu juga masih sangat diperlukan, mengingat sampai saat ini
tidak semua pemerintah daerah di kabupaten dan kota yang sudah memiliki
dokter hewan atau veteriner," tuturnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2014, pemerintah diamanatkan untuk membentuk otoritas veteriner.
"Sambil menunggu proses pembentukan otoritas veteriner, sebaiknya
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis tetap dipertahankan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membubarkan sembilan lembaga
nonstruktural karena fungsi lembaga tersebut sudah ada atau terjadi
tumpang tindih dengan kementerian/lembaga yang sudah ada.
Selain Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, yang lembaga yang
dibubarkan adalah Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan
Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam Pulau Bintan dan
Pulau Karimun.
Kemudian, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan
Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. (WDY)
YLKI Sesalkan Pembubaran Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
Kamis, 22 September 2016 15:59 WIB