Denpasar (Antara Bali) - Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia mengeluhkan banyaknya pemandu wisata liar dari Tiongkok yang merangkap sebagai agen perjalanan wisata di Pulau Dewata kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
"Sangat disayangkan mereka menjual paket perjalanan sangat murah, dan memaksa para turis untuk belanja di toko mereka. Hal itu bertujuan untuk menutup biaya perjalanan mereka yang murah," kata Ketua DPP Association of The Indonesian Tours and Travels Agencies (Asita) Asnawi Bahar, di Denpasar, Rabu.
Menurut Asnawi, cara bisnis mereka tersebut cukup merugikan pengusaha lokal dengan membanting harga. Untuk itu, dia berharap pemerintah khususnya Pemprov Bali bisa menindak tegas mereka serta membuat regulasi yang jelas tentang permasalahan tersebut.
"Di luar negeri jika kita tidak menggunakan layanan guide lokal bisa dikenakan sanksi, kenapa di sini tidak bisa?" ucapnya mempertanyakan.
Dia berpandangan regulasi mengenai hal ini perlu dibuat karena Bali sebagai barometer industri pariwisata nasional.
Asnawi Bahar mengaku pihaknya tidak berdiam diri mengenai permasalahan tersebut. Beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain telah membuat komite dan kelompok kerja menangani permasalahan itu dengan Prof Pitana dari Kementerian Pariwisata RI serta mengadakan pertemuan dengan asosiasi perjalanan di Tiongkok dan juga audiensi dengan Konsulat Jendral Tiongkok di Bali.
Akan tetapi, dia tetap menekankan dukungan pemerintah setempat berupa dasar hukum yang jelas jauh lebih penting.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika berjanji akan segera menindaklanjuti, terutama masalah regulasi yang mengatur tentang pemandu dan industri pariwisata.
Dia menyarankan agar Asita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentang pendataan pramuwisata liar, sementara Pemprov Bali akan bekerja keras mencari dan menetapkan regulasi.
Mengenai masalah di Imigrasi, Pastika mengakui bahwa keluhan itu tidak hanya diutarakan oleh wisatawan dari Tiongkok, namun wisatawan dari negara lain juga. Dia berjanji akan bersurat sekali lagi ke Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menanggulangi masalah tersebut.
"Jika tidak ditemukan, saya janji akan membuatkan regulasi yang mengatur itu, bentuk komitmen saya sebagai gubernur," ujarnya
Dalam kesempatan tersebut, Asnawi Bahar juga menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti banyaknya keluhan dari wisatawan terutama wisatawan Tiongkok akan kinerja imigrasi di Bandara Ngurah Rai.
Hal lain adalah kurangnya informasi objek wisata menggunakan bahasa Mandarin yang benar, memang ada yang sudah mencantumkan bahasa itu, namun menurut konjen penggunaan tulisan dan kosakata kurang tepat.
Masalah keamanan wisatawan juga menjadi sorotan di pulau ini, dan yang terakhir adalah maraknya aliran Falun Dafa di Bali yang cukup meresahkan Pemerintah Tiongkok karena secara tidak langsung aliran itu telah menjatuhkan citranya.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas Setda Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Bali AA Gede Yuniartha Putra. (WDY)
Asita Keluhkan Pemandu Wisata Liar Di Bali
Rabu, 20 Juli 2016 22:01 WIB