Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta mengakui, dana rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) di Pulau Dewata sering bermasalah.
"Tidak hanya bermasalah, dana RSBI diduga juga sarat dengan penyimpangan. Ini kita ketahui berdasarkan hasil penelusuran terhadap dana RSBI di beberapa sekolah kita," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan, penyimpangan terjadi pada alokasi dana RSBI yang tidak sesuai dengan peruntukkan.
Untuk itu, pihaknya akan turun ke lapangan guna mengecek lebih jauh terkait hal tersebut. Rencananya Jumat (7/1), pihaknya dalam dua tim turun ke lapangan untuk mengecek dana RSBI itu.
Politisi PDIP asal Kabupaten Gianyar itu menyetujui jika dilakukan audit terhadap dana RSBI. Hanya saja pihaknya mempertanyakan siapa yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit tersebut.
"Kami setuju dan harus diaudit dana RSBI. Sebab, dana RSBI itu tidak hanya bermasalah, tetapi juga telah terjadi penyimpangan. Hanya saja, siapa yang berkompeten melakukan audit terhadap dana tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Peneliti Senior Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana RSBI.
Ia mengatakan, dana RSBI dan SBI selain mendapat bantuan dari pemerintah, juga diperbolehkan melakukan pungutan kepada orang tua siswa.
"Dari taksiran ICW, satu sekolah berstatus RSBI atau SBI rata-rata mengelola dana sekitar Rp50 miliar tiap tahunnya," kata Febri.(*)
DPRD Bali Akui Dana RSBI Sering Bermasalah
Kamis, 6 Januari 2011 20:12 WIB
