RS Bali Mandara Sediakan Layanan Wisata Kesehatan

Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan Rumah Sakit Bali Mandara yang saat ini dalam tahap pembangunan, akan menyediakan layanan "medical tourism" atau wisata kesehatan.

"Disiapkan 'medical tourism` ini karena Bali daerah pariwisata, termasuk nanti evakuasi untuk pasien asing juga disiapkan," kata Suarjaya, di Denpasar, Senin.

Menurut dia, RS yang ditargetkan beroperasi awal 2017 itu, untuk mendukung layanan wisata kesehatan akan menawarkan beberapa program unggulan seperti spa, pengobatan tradisional, akupunktur, kecantikan, bedah plastik untuk menurunkan berat badan dan sebagainya.

"Kualitas layanan juga disiapkan berstandar internasional. Tetapi nanti RS ini tidak menggunakan nama internasional karena tidak diperbolehkan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS," ucapnya.

Suarjaya menambahkan, RS yang berlokasi di kawasan wisata Sanur, Denpasar itu dengan anggaran fisik mencapai lebih dari Rp199 miliar itu juga akan menjadi rumah sakit rujukan untuk tingkat provinsi.

"Dengan demikian, nanti pasien dari RSUD di sembilan kabupaten/kota di Bali tidak langsung merujuk ke RSUP Sanglah, tetapi harus ke RS Bali Mandara dulu. Kecuali layanan yang tidak ada baru dirujuk ke Sanglah," ujarnya.

Selain itu, kata Suarjaya, layanan unggulan yang disiapkan di RS dengan berkapasitas 200 tempat tidur itu pun untuk pengobatan bagi kalangan usia lanjut.

"Saat ini, kami juga masih mengkaji untuk tambahan fasilitas pelayanan kanker terpadu, yang nantinya menyangkut radiodiagnostik, radioterapi dan kedokteran nuklir," ucapnya.

Menurut Suarjaya, tidak mudah menyiapkan layanan kanker terpadu karena dari konsep bangunannya harus disiapkan secara spesifik dari awal.

Dia mencontohkan, mulai dari desain gambar harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tenaga Nuklir dan Badan Tenaga Atom Nasional. "Hal ini karena ada pengaruh radiasi sehingga diperlukan dinding dengan ketebalan tertentu hingga ada gedung yang harus berada di bawah tanah," katanya. (WDY)