Denpasar (Antara Bali) - Peranan APBD Provinsi Bali terhadap perekonomian Bali sangat kecil, baik dari sisi konsumsi maupun investasi, kontribusi belanja tidak langsung terhadap komponen konsumsi pemerintah 2015 tercatat 19,62 persen.
"Demikian juga kontribusi belanja modal terhadap komponen investasi tahun 2015 sangat kecil, hanya 1,02 persen, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya 0,76 persen," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Dewi Setyowati di Denpasar Selasa.
Ia dalam laporan kajian ekonomi regional Bali mengatakan, sebagai stimulus dalam perekonomian, belanja fiskal pemerintah diharapkan tidak hanya disalurkan dalam bentuk belanja rutin, namun juga diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hal ini dapat diwujudkan melalui ekspansi alokasi belanja modal yang mendorong pembangunan ekonomi Provinsi Bali dalam jangka panjang.
Dewi Setyowati saat menyinggung masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Bali menyebutkan, secara khusus, APBD tertinggi masih dimiliki Kabupaten Badung dengan skala ekonomi terbesar di daerah ini tahun 2015.
Pagu pendapatan Kabupaten Badung tercatat sebesar Rp3,6 triliun dan pagu belanja Rp4,05 triliun. Di sisi lain, Kabupaten Bangli tercatat memiliki APBD terendah, dengan pagu pendapatan sebesar Rp826 miliar dan pagu belanja sebesar Rp930 miliar.
Dari sisi kemampuan daerah dalam membiayai belanjanya, Kabupaten Badung juga memiliki kemandirian fiskal tertinggi. Hal itu sebagaimana tercermin dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 85,73 persen.
Sementara Kabupaten/Kota lainnya memiliki rasio kemandirian fiskal di bawah 50 persen, dan masih tergantung pada dana perimbangan dalam membiayai belanjanya. Kabupaten Bangli tercatat memiliki rasio kemandirian fiskal terendah, yakni sebesar 8,77 persen.
Setyowati menyebutkan pagu anggaran seluruh kabupaten/kota di Bali tahun 2015, naik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Peningkatan pagu pendapatan terbesar terjadi di Klungkung, dari Rp667 miliar menjadi Rp838 miliar atau bertambah 31,67 persen (yoy).
Sedangkan peningkatan terendah terjadi di Kabupaten Jembrana dari Rp766 miliar menjadi Rp836 miliar atau meningkat 9,19 persen (yoy).Sementara peningkatan pagu belanja tertinggii di Klungkung dari Rp710 miliar menjadi Rp1,016 triliun dan yang terendah Kabupaten Jembrana dari Rp798 miliar menjadi Rp875 miliar. (WDY)
