Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 6.179 petugas di Bali siap menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi (SE) di sembilan kabupaten, kota di Pulau Dewata yang dilaksanakan selama sebulan penuh, 1-31 Mei 2016.
"Kegiatan tersebut rencananya diawali dengan sensus ke tokoh-tokoh masyarakat antara lain ke Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan, kegiatan serimonial ke tokoh-tokoh masyarakat untuk mengetahui apakah di rumah tokoh bersangkutan terdapat kegiatan ekonomi atau tidak.
"Jika tidak ada kegiatan ekonomi di rumah tokoh bersangkutan, tidak masalah dilanjutkan dengan pendataan ke tokoh lainnya," ujar Nugroho.
Berbagai upaya dan persiapan telah dilakukan dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2016 di Pulau Dewata.
Selain pembinaan dan pelatihan kepada petugas sensus yang melakukan pendataan langsung ke lapangan juga melakukan sosialisasi yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota di Bali.
"Kegiatan sosialisasi dan seluruh rangkaian persiapan SE ditutup Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada hari Minggu (24/4)," ujarnya.
Gubernur Mangku Pastika mengajak kalangan generasi muda berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2016.
Dengan penguasaan media komunikasi yang cukup luas, anak-anak muda merupakan media sosialisasi yang cukup efektif. Untuk itu generasi muda agar ikut memantau pelaksanaan program nasional tersebut agar dapat menghasilkan data ekonomi yang valid dan akurat.
Menurutnya, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi kunci utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
Adi Nugroho menambahkan, pihaknya telah merangkul berbagai kalangan termasuk pimpinan asosiasi pengusaha untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi di Pulau Dewata .
Keterlibatan pimpinan asosiasi pengusaha itu sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan, sekaligus memperoleh data yang akurat dari para pengusaha.
Data hasil sensus ekonomi sangat penting sebagai patokan pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi sepuluh tahun ke depan. (WDY)
