Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Made Santha mengatakan pembayaran sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) di Provinsi Bali, mulai akhir Februari 2016 dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri.
"Saat ini, proses bisnisnya sedang berjalan, nanti di akhir Februari sudah bisa mulai `soft opening` dan masyarakat bisa membayar pajak melalui ATM," kata Santha, di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, terobosan tersebut diambil sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi tunggakan pembayaran pajak, yang selama ini rata-rata tunggakan pajak bisa mencapai lima persen.
"Sebenarnya masyarakat itu tidak mau terlambat membayar dan akhirnya terkena denda. Tetapi karena kesibukan, itu yang menyebabkan menjadi lewat waktu untuk membayar," ucapnya.
Pihaknya menyadari selama ini pelayanan pembayaran samsat hanya pada saat jam-jam kerja, sedangkan masyarakat Bali tingkat kesibukannya tinggi.
"Kami berharap di luar jam kerja mereka bisa bertransaksi di Kios Samsat dengan pembayaran melalui ATM. Ini untuk menghindari wajib pajak melakukan tunggakan," ujarnya.
Santha mengatakan, untuk tahap awal, pihaknya akan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Kios Samsat itu akan ada di BPD seluruh Bali.
"Tetapi nanti dikembangkan secara bertahap, mungkin ditentukan di titik mana dulu seiring dengan respons masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ini," kata mantan Asisten III Pemprov Bali itu.
Dia menambahkan, dengan pembayaran lewat mekanisme ATM tersebut, masyarakat tidak perlu lagi bertemu dengan petugas. Ada sistem yang sudah disiapkan sehingga STNK cukup dimasukkan ke mesin samsat untuk mendapatkan tanda pengesahan.
"Akhir Januari ini sebenarnya sudah bisa diuji internal, mungkin diperlukan pembenahan aplikasi, sinkronisasi data sehingga satu bulan ke depan sudah menjadi barang jadi dan masyarakat ketika menggunakan media ini tidak ada persoalan," ucap Santha.
Santha menyebut setiap tahunnya rata-rata pendapatan daerah dari samsat itu lebih dari Rp2 triliun. (WDY)
