Indonesia Ditawari Jadi Penggagas Transparansi Sektor Perikanan

Jakarta (Antara Bali) - Indonesia ditawari menjadi satu dari empat negara penggagas inisiatif transparansi dalam sektor perikanan, Fisheries Transparency Initiative (FiTI).

Mas Achmad Santosa, Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dalam seminar Peran Indonesia dalam FiTI di Jakarta, Jumat, mengatakan tiga negara lainnya yakni Mauritius, Kosta Rika dan Seychelles.

"Jadi mereka ke sini untuk menjajaki agar Indonesia jadi salah satu inisiatornya. Memang yang ditunjuk kebanyakan negara-negara pengekspor perikanan," katanya.

Achmad menjelaskan, transparansi dalam sektor perikanan dipastikan memiliki banyak manfaat, salah satunya yakni memperkuat masyarakat yang tinggal di pesisir untuk bisa mengawasi kepatuhan bisnis di sektor tersebut.

Hal itu juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Intinya ya memerangi IUU Fishing sehingga bisa melindungi sumber kehidupan," katanya.

Achmad menuturkan, mengutip data Bank Dunia, potensi kerugian negara setiap tahunnya diperkirakan mencapai 10-30 miliar dolar AS akibat kegiatan IUU Fishing.

Oleh karena itu, prinsip transparansi dan partisipasi dinilai bisa mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing.

Ketua Penasehat FiTI Peter Eigen mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab melalui prinsip transparansi dan partisipasi.

"Inisiasi ini diterapkan melalui penyusunan laporan yang terkonsolidasi oleh berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, usaha perikanan tangkap dan masyarakat. Laporan ini dilakukan secara berkala dan dapat diakses publik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan komitmennya untuk memerangi praktik IUU Fishing, salah satunya melalui prinsip keterbukaan dan partisipasi.

"Kami butuh komitmen dan dukungan dunia untuk memberikan penjagaan ke negara-negara Asia Pasifik dan yang tidak memiliki kapasitas, dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Termasuk untuk ketahanan pangan," katanya. (WDY)