Kodam Udayana Optimalkan Peran Babinsa Cegah Konflik

Denpasar (Antara Bali) - Komando Daerah Militer IX/Udayana mengoptimalkan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak aparat TNI di desa untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

"Babinsa harus memiliki kesiapan dan kemampuan serta selalu tanggap dan peka terhadap situasi dan konsisi yang ada di lingkungan desa binaannya," kata Kepala Staf Kodam IX/Udayana, Brigadir Jenderal TNI Hadi Kusnan, dalam lokakarya penanganan konflik sosial, di Denpasar, Kamis.

Menurut dia, sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pembinaan teritorial, Babinsa bertugas untuk melakukan pembinaan geografi, pembinaan kependudukan serta melaksanakan berbagai kegiatan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu jenderal bintang satu itu meminta Babinsa harus dapat berbaur, menyatu, dengan aparat desa dan pemerintah daerah termasuk kepolisian.

Kerja sama dan koordinasi itu diperlukan antara Babinsa dengan kepala desa atau lurah, kepolisian atau Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkantibmas.

"Selain itu juga dengan masyarakat dan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif," imbuhnya.

Babinsa, Banbinkantibmas dan lurah atau kades, lanjut dia, merupakan tiga pilar pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang mempunyai peran dan menjadi ujung tombak dalam menegakkan keamanan di tingkat desa.

Untuk itu diperlukan pemantapan untuk mengoptimalkan peran masing-masing salah satunya melalui loka karya tersebut.

Dalam loka karya itu dibahas penanganan konflik sosial di Bali yang diikuti oleh 100 orang perwakilan Babinsa, 100 orang Babinkantibmas dan 50 orang kepala desa atau lurah perwakilan dari masing-masing kabupaten di Provinsi Bali.

Sejumlah pembicara turut hadir di antaranya Kepala Bidang Hukum Polda Bali Komisaris Besar Arief P.S yang memaparkan tentang penanganan konflik sosial sesuai dengan Undang Undang RI No 7 Tahun 2012.

Selain itu akademisi dari Universitas Udayana Dr Gede Made Swardhana juga hadir memaparkan tentang konsekuensi hukum penanganan konflik sosial di Bali. (WDY)