Menteri BUMN Tidak Mungkin Hina Presiden

Jakarta (Antara Bali) - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) KH Misbahus Salam menyayangkan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan adanya menteri yang menghina Presiden Joko Widodo, karena Menteri BUMN yang menjadi sasaran pernyataan itu tidak mungkin melakukan hal itu.

"Tuduhan yang nampaknya diarahkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno itu sungguh sangat disayangkan, apalagi tuduhan itu dipublikasikan ke masyarakat luas yang sudah barang tentu membuat kegaduhan politik," katanya kepada pers di Jakarta, Senin malam.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah acara buka puasa bersama di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani pada Minggu, 28 Juni 2015 mengungkapkan adanya menteri yang menghina presiden.

KH Misbah menegaskan, dirinya sangat tidak percaya kalau tokoh profesional sekaliber Rini Soemarno yang sudah berpengalaman menjadi menteri dan memiliki wawasan luas dalam membela hak-hak rakyat, khususnya para petani melakukan sikap, baik berupa ucapan maupun tindakan yang menghina Presiden.

Menurut dia, semestinya tokoh sekaliber Tjahjo Kumolo yang sama-sama berstatus sebagai pembantu presiden tidak perlu mengemukakan tuduhan atau prasangka buruk terhadap koleganya di kabinet. "Pernyataan Pak Tjahjo mengandung namimah atau mengadu domba antara Ibu Rini dengan Presiden. Seharusnya dia tabayyun (klarifikasi) dengan menanyakan dulu kepada Ibu Rini terkait adanya rekaman yang isinya terindikasi menghina presiden itu," katanya.

Tetapi, pengasuh Yayasan Raudlah Darus Salam itu merasa yakin Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh oleh prasangka atau tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, apalagi selama ini Rini Soemarno sudah memiliki prestasi dalam memimpin Kementerian BUMN.

Tuduhan menghina presiden yang nampaknya dialamatkan kepada Menteri BUMN tersebut, menurut dia, ada korelasinya dengan isu "reshuffle" kabinet, sehingga dibalik tuduhan yang sangat subjektif tersebut terlihat adanya kepentingan politis tertentu. (WDY)