PPTPA Tunggu Janji Wagub Selesaikan Kisruh GWK

Denpasar (Antara Bali) - Perkumpulan Pemilik Toko Plaza Amata di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, Jimbaran, Bali, mengapresiasi janji Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta untuk memfasilitasi kisruh dengan pengelola Garuda Wisnu Kencana, PT Alam Sutera Realty.

"Saya mengapresiasi janji Wagub Sudikerta untuk memfasilitasi terkait kemelut yang terjadi antara pemilik toko di Plaza Amata dengan pengelola GWK (Garuda Wisnu Kencana) PT Alam Sutera Realty," kata Ketua Perkumpulan Pemilik Toko Plaza Amata (PPTPA) Hendra Dinata di Denpasar, Jumat.

Ia mengharapkan peran semua pihak dalam memediasi dengan PT Alam Sutera Realty karena sejak mereka mengelola kawasan tersebut, akses ke kawasan Plaza Amata bermasalah, seperti larangan untuk masuk ke kawasan pertokoan itu.

"Sebelum PT Alam Sutera Realty yang menjadi pengelola, kami tidak ada masalah. Karena kami membeli pertokoan itu merupakan satu kesatuan dari GWK, sehingga otomatis akses jalan pun itu satu-satunya yang digunakan. Tapi belakangan ini jalan itu dimasalahkan oleh PT Alam Sutera Realty," ujarnya.

Hendra pun membeberkan bahwa jalan yang selama ini digunakan memang bagian dari jalan akses masuk ke pertokoan Plaza Amata. Tetapi sejak PT Alam Sutera Realty menguasai, pihak manajemennya memberikan surat larangan masuk ke kawasan tersebut.

"Memang bisa saja mereka (Alam Sutera) berdalih, mereka tidak menutup akses jalan kepertokoan tersebut, tetapi disekelilingnya dipagari tinggi dan siapa pun masuk harus seizin mereka. Ini juga bagian bentuk intimidasi. Dan ini kan sama agar kami bangkrut secara pelan-pelan supaya bisa mereka menguasai sepenuhnya," ucapnya sembari memperlihatan dokumen keberadaan GWK.

Hendra menjelaskan dalam pembelian pertokoan tersebut sudah sesuai secara hukum, dan akses jalan itu bisa digunakan. Kalau memang tidak bisa memakai akses jalan itu, untuk apa pihaknya membeli toko disana waktu itu?

"Oleh karena itu besar harapkan kami agar pemerintah memfasilitasi untuk mencarikan solusinya, agar permasalahan ini segera tuntas dan semua pihak memahami apa tujuan dari pembangunan GWK sebagai destinasi baru pariwisata Pulau Dewata," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya ingin masalah ini segera selesai dan pihaknya diberikan akses masuk sehingga bisa beroperasi seperti dahulu.

"Kami ingin permasalahan ini selesai dengan damai, sehingga tidak sampai merusak citra pariwisata Bali. Kami tidak ada membuat masalah dikawasan tersebut, tapi mengapa pengelola baru justru memicu masalah baru? katanya.

Hendra berharap kepada pemerintah (Wagub Sudikerta) untuk memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar, sehingga semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan. Kalau seperti kasus ini di dengan investor luar negeri, mereka pasti khawatir berinvestasi di Bali.

"Kami hanya bisa berharap kepada Pemprov Bali agar permasalahan ini segera selesai. Karena jika tidak selesai terus terjadi keributan di sana, tentu akan mencoreng citra pariwisata Bali. Karena itu kami mohon kepada pemprov dan instansi ikut memediasi kasus tersebut agar segera tuntas," katanya. (WDY)