Presiden: KPK Harus Menjadi Lembaga Berwibawa

Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi lembaga yang berwibawa.

"KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa, yang berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga yang lain melalui pemerintahan yang bersih," katanya saat menyampaikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis pagi, sebelum bertolak menuju Jawa Timur.

Presiden mengatakan selain berperan dalam menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih, KPK juga menjadi bagian penting dari semangat reformasi. "Saya menaruh harapan besar kepada Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini harus bersih dan kuat, harus dipercaya masyarakat dan harus saling bersinergi," kata Kepala Negara.

"Saya ingin menekankan komitmen saya untuk pemberantasan korupsi. Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tambah dia.

Pemerintah, ia menjelaskan, membentuk panitia seleksi komisioner KPK yang meliputi para ahli hukum dan ahli ekonomi. "Panitia harus berkompeten dan berintegritas," katanya.

Panitia seleksi KPK terdiri atas Destry Damayanti,M.Sc, kepala ekonom Bank Mandiri sebagai ketua dengan anggota antara lain Dr.Enny Nurbaningsih SH (ahli hukum dan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional); Prof. Dr Herkristuti Harkrisnowo,SH, LL.M (Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM).

Anggota lainnya meliputi Ir. Betti Alisjahbana, MBA (ahli Teknologi Informasi dan Ketua Majelis Wali Amanat ITB); Dr Yenti Garnasih, SH, MH (ahli hukum Dosen Universitas Trisakti); Supra Wimbarti, M.Ss, Ph.D (psikolog dan Dekan Universitas Psikologi UGM); Natalia Subagyo, M.Sc (ahli tata kelola pemerintahan); Dr. Diani Sadiawati, SH, LL.M (ahli hukum, Direktur Analisa Peraturan Perundang-Undangan Bappenas); Meuthia Ganie Rochman, Ph.D (sosiolog, dosen FISIP Universitas Indonesia). (WDY)