Kepala Biro Pers Istana Klarifikasi Tuduhan Intimidasi

Jakarta (Antara Bali) - Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Albiner Sitompul menyampaikan klarifikasi soal tuduhan intimidasi terhadap seorang wartawan saat mengikuti kunjungan kerja Presiden di Yogyakarta pada 4 Mei 2015.

"Terlebih dulu saya meminta maaf atas terjadinya kesalahpahaman dengan jurnalis media nasional, suara.com atas nama Wita Ayodya Putri," kata Albiner Sitompul dalam keterangan persnya, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa sebelum wawancara dengan Presiden Joko Widodo dia sudah menginformasikan kepada wartawan yang meliput kegiatan Peluncuran Listrik Nasional 35 Ribu Mega Watt di Pantai Gowa Cemara, Desa Gadung Sari, Senin (4/5), untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Peluncuran Program Listrik 35.000 MW.

"Maka saya melaporkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian Bapak Presiden Joko Widodo menghampiri para wartawan yang sudah siap di posisi," katanya.

Setelah itu, Albiner mengatakan, dia mundur ke barisan rombongan menteri Kabinet Kerja.

"Setelah wawancara berjalan sekitar lima menit, saya bergeser ke posisi samping kiri depan Presiden Joko Widodo untuk mengisyaratkan waktu wawancara telah selesai, karena Presiden Joko Widodo akan meninggalkan tempat acara," katanya.

"Ketika itulah, ada seorang wartawan putri bertanya: 'Pak.' Saya langsung menyela 'Mau nanya apa?' Dia menjawab, masalah buruh, terus saya ingatkan pertanyaan diharapkan sesuai dengan konteks kegiatan, sesuai dengan imbauan yang saya sampaikan di awal," tambah dia.

Ia juga menyatakan ingin mengklarifikasi penilaian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) "bahwa saya menghambat wartawan menjalankan tugas-tugas jurnalistik, apalagi mengintimidasi, mengecam, dan meneror wartawan."

"Melalui klarifikasi ini juga, saya ingin menjelaskan soal mengapa saya meminta wartawan bertanya sesuai konteks kegiatan. Hal ini dilakukan agar Bapak Presiden Joko Widodo sebagai narasumber siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan."

"Tapi jika kemudian, setelah pertanyaan terkait agenda tersebut sudah dijawab Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo berkenan menjawab pertanyaan di luar konteks, tidak ada persoalan," paparnya.

Sebelumnya AJI Yogyakarta dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua dan Papua Barat melayangkan protes terkait kejadian itu. (WDY)