Legislator Desak Pemerintah Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan

Denpasar (Antara Bali) - Anggota Komisi VIII DPR-RI, Itet Tridjajati Sumarijanto mendesak pemerintah agar program pemberdayaan perempuan lebih ditingkatkan, karena keberhasilan generasi penerus salah satu peran dari kaum perempuan.

"Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan program pemberdayaan perempuan itu. Selama ini memang program pemberdayaan sudah dirancang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, namun implementasi belum mampu menyentuh kaum perempuan ditingkat desa terpencil," kata Itet Tridjajati saat dikonfirmasi dari Denpasar, Bali, Senin.

Ia mengatakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sudah ada menangani pemberdayaan perempuan. Dalam implementasinya tidak saja sebatas program, namun perlu diperhatikan lingkungannya. Misalnya, kata politikus PDIP itu, pemberdayaan yang dimaksudkan adalah agar mampu menyentuh perekonomian kaum perempuan. Selama ini cukup banyak program pemerintah terkait kaum perempuan, namun sulit diterapkan di masyarakat pedesaan.

"Untuk keberhasilan sebuah program pemerintah harus mampu diukur dari berbagai sudut pandang, dan harus dilakukan penelitian lebih awal sebelum program itu berada di pedesaan atau daerah terpencil," ucap perempuan yang berasal dari daerah pemilihan Bandar Lampung itu.

Dikatakan banyak sekali bisa dilihat di masyarakat bahwa program pemberdayaan perempuan kerap gagal. Sebab mereka terpaku pada buku teori yang berasal dari atas (top down). Mereka semestinya belajar dari lingkungan yang bermuatan lokal," katanya. "Penerapan program pemerintah berbasis kearifan lokal saat ini sangat diperlukan. Sebab masyarakat di desa terpencil dan terisolir oleh hutan dan lautan agar mendapatkan pengetahuan secara praktis sehingga bisa diterapkan warga setempat," kata anggota DPR-RI tiga periode itu.

Menurut Itet Tridjajati, kalau program pemerintah yang diberikan kepada kaum perempuan itu tidak hanya program KB, tetapi lebih dari itu untuk kehidupannya harus mampu memberdayakan sumber alam agar bernilai ekonomis. "Oleh karena itu saran saya, setiap program harus dilakukan di lapangan guna lebih mengetahui sejauh mana tolok ukur program itu berhasil," katanya. (WDY)