Jakarta (Antara Bali) - Presiden RI Joko Widodo berharap para duta besar (dubes) atau perwakilan di luar negeri bisa menerjemahkan prioritas diplomasi Indonesia terutama dalam hal kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan WNI.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat, setelah diterima Presiden RI mengatakan Presiden ingin agar prioritas diplomasi Indonesia bisa diterjemahkan di luar negeri oleh para perwakilan Indonesia di luar negeri.
"Jadi arahan Presiden bahwa kita harus 'hans-on', jadi marketer, oportunity seeker. Duta besar kita di luar negeri memang kita panggil ke sini untuk adakan rapat kerja," kata A.M. Fachir.
Ia mewakili Menlu untuk menyampaikan laporan persiapan rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan perwakilan di luar negeri yang rencananya akan digelar pada 2-5 Februari 2015.
"Dan ini sebenarnya adalah melaksanakan arahan dari Presiden terutama bagaimana Kemenlu melaksanakan visi dan misi Presiden dalam lima tahun ke depan," katanya.
Ia menekankan soal harapan Presiden yang ingin agar visi dan misinya bisa diterjemahkan dalam prioritas diplomasi Indonesia yang meliputi kedaulatan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga.
Secara khusus, kata dia, hal itu penting karena menyangkut kepentingan untuk meningkatkan kinerja perwakilan terutama dalam hal reformasi birokrasi, good governance, dan penyesuaian struktur Kemenlu agar bisa secara maksimal menerjemahkan visi misi Presiden RI melalui prioritas diplomasi Indonesia.
"Kita juga akan meminta sejumlah menteri untuk ikut memberikan 'guidelines' terkait tiga isu tadi. Menko Maritim menyangkut isu kedaulatan, diskusi interaktif dengan sejumlah menteri, Menhan, Panglima TNI. Diplomasi ekonomi dari Menko Perekonomian dengan sejumlah menteri terkait Kemendag, BKPM. Dan terkait isu tenaga kerja, Kemenaker dan BNP2TKI," katanya.
Rapat kerja Kemenlu dengan para perwakilan di luar negeri itu rencananya akan dihadiri oleh 132 kepala perwakilan di luar negeri. (WDY)
