Denpasar (Antara Bali) - Jumlah wisatawan nusantara ke Bali berkurang selama tahun 2014 sebagai dampak dari banyaknya aktivitas politik nasional, serta ada larangan pejabat dan aparat pemerintah menyelenggarakan rapat di hotel.
"Saya sangat merasakan sepinya wisatawan nusantara (wisnu) berlibur ke Bali pada akhir tahun 2014 sebagai dampak dari kebijaksanaan pemerintah Joko Widodo yang melarang pejabat rapat di hotel," kata pengusaha angkutan wisata Bali, Made Subadra di Denpasar Kamis.
Ia menggambarkan, para pejabat dan pegawai negeri sipil mendapatkan kesempatan mengadakan pertemuan akhir tahun di Bali sambil berlibur, namun belakangan ini hampir tidak ada sehingga banyak kendaraan wisata yang sepi penumpang.
"Tidak saja angkutan wisata yang mengalami sepi tamu dari kalangan PNS, namun juga hotel kelas menengah ke bawah, karena hampir 15 persen wisnu dari kalangan PNS ditanggung oleh masing-masing kantornya," ujar Anom pemilik hotel Melati di Denpasar.
Pemerintah mampu menghemat miliaran rupiah terhadap kebijaksanaan itu, namun pergerakan ekonomi rakyat di destinasi pariwisata di nusantara berkurang, seperti yang sangat dirasakan oleh pengusaha kecil di Bali yang mengandalkan dari dunia pariwisata.
Dinas Pariwisata Provinsi Bali melalui data statistik membenarkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang datang berlibur ke Bali selama tahun politik 2014 hampir setiap bulan berkurang, kecuali pada Hari Raya Idul Fitri ada pelonjakan kunjungan.
Jumlah kunjungan wisnu selama tahun 2014 sebanyak 5,1 juta orang selama Januari-Oktober, berkurang 5,95 persen jika dibandingkan periode yang sama 2013 mencapai 5,4 juta orang atau 6,9 juta selama 2013.
Kedatangan turis dalam negeri sejak pemerintah memberlakukan libur bersama pada hari-hari tertentu, maka jumnlah Wisnu ke Bali bertambah banyak dari tahun 2011 misalnya baru tercatat 5,6 juta naik menjadi enam juta orang tahun 2012.
Berkat dukungan transportasi yang lancar jumlah wisnu ke Bali tahun 2013 bertambah 15 persen menjadi sebanyak 6,9 juta orang, namun sekarang dengan adanya pembatasan dan tidak ada lagi libur bersama maka diperkirakan hanya enam juta orang. (WDY)
