Jakarta (Antara Bali) - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meluncurkan layanan pengaduan 1500040 untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat desa, di Jakarta, Kamis.
"Sejak awal dilantik, saya sudah memimpikan untuk adanya layanan pengaduan ini. Dengan demikian, kepala desa yang ada di seluruh Tanah Air dapat selalu terhubung dengan kementerian ini," ujar Marwan.
Selama ini, lanjut Marwan, para kepala desa dan masyarakat desa banyak menyampaikan keluhan pada dirinya langsung. Keluhan yang diterimanya beragam mulai dari perhatian pendidikan, sarana, minta diberdayakan, ketidakpuasan dengan perhatian negara pada kementerian sebelumnya.
"Ini bukan hanya masalah desa saja. Tetapi juga pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi." katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan pihaknya akan menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk ke layanan pengaduan tersebut.
Selain telepon, masyarakat juga bisa sms di nomor 081288990040, 087788990040, 08560099040, dan 08998990040.
"Jumlah desa di Tanah Air mencapai 74.000. Tidak mungkin berkunjung ke desa-desa dalam jangka waktu lima tahun. Salah satu solusinya dengan memanfaatkan teknologi," jelas dia.
Dengan adanya layanan pengaduan tersebut, Marwan berharap dapat menyerap aspirasi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan pembangunan dan pemberdayaan di desa-desa.
"Kementerian DPDTT siap melaksanakan UU Desa. Terkait hal itu, kita harus kerja cepat, cermat dan cerdas," tambah dia.
Marwan menegaskan pembangunan di era pemerintahan Jokowi-JK dimulai dari pinggiran yakni desa.
Oleh karena itu, desa harus diberdayakan secara nasional dan multinasional sebagai sarana untuk mengembangkan dirinya untuk peningkatan ekonomi.
Saat ini terdapat 122 kabupaten tertinggal yang 27 diantaranya ada di perbatasan. Sementara jumlah desa yang masih dalam kategori tertinggal mencapai 40 persen dari jumlah desa keseluruhan.
Berbagai persoalan di daerah tertinggal seperti buruknya infrastruktur, pendidikan hingga sanitasi.(WDY)
