Mangupura (Antara Bali) - Para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung, Senin menggelar aksi mogok kerja lantaran uang jasa pelayanan (jaspel) Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sejak Januari belum dibayarkan kepada mereka.
Aksi demo yang digelar pada saat jam kerja itu mengakibatkan pelayanan rumah sakit terganggu. Karena itu banyak pasien yang terlantara dan mengeluh atas tindakan para dokter tersebut.
"Kalau tidak digaji, kenapa kami yang ditelantarkan," kata seorang pasien di RSUD Badung, Bali.
Pihak rumah sakit hanya bisa melayani pasien yang mengalami sakit ringan yang dilayani para perawat. Para pasien tampak telantar seperti di ruang poliklinik lantai I.
Bahkan karena melihat para dokter terlihat duduk-duduk dan mondar-mandir tidak mau melayani pasien, hal itu membuat puluhan pasien menggerutu dan menyesalkan aksi itu. Beberapa pasien memilih pulang karena sejak pagi hingga siang tidak kunjung dilayani dokter.
"Tadi sudah banyak pasien yang pulang karena tidak mendapat pelayanan," kata Kelian Dinas Banjar Pempatan, Desa Tumbak Bayuh, Mengwi I Made Sudira yang kebetulan mengantar kerabatnya ke rumah sakit.
Ia mengaku sebenarnya mau mengantar keponakannya untuk operasi saluran kencing, namun dibatalkan, karena ada pemogokan sehingga dikhawatirkan pasiennya yang justru menjadi korban.
Menanggapi aksi tak biasa para dokter itu, Direktur RSUD Badung IB Putra Paramarta, membantah para dokternya melakukan mogok kerja yang mengakibatkan pasien telantar.
Pihak rumah sakit dan para dokter, ujar dia, hanya menggelar rapat evaluasi yang kebetulan diikuti seluruh dokter di rumah sakit se-Kabupaten Badung.
"Bukan telantar, sebagian dokter sudah saya perintahkan tetap melayani pasien. Tidak ada ada demo, ini semua cuma miskomunikasi saja. Yang ada kami sedang rapat dengan para dokter," sergahnya
Namun saat disinggung soal jaspel yang belum dibayarkan, Paramartha mengatakan masalah itu akan segera dibahas dalam rapat. "Bukan dokter saja yang menuntut, kami di manajemen juga meminta agar uang jaspel segera dibayarkan," katanya.
Paramartha menambahkan, belum dibayarnya Jaspel JKBM akibat kendala teknis. Seperti diketahui RSUD masih dalam bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga harus mengikuti sistem SKPD. (*)
