Istana Sayangkan Adanya Penolakan pada BDF

Tampak Siring (Antara Bali) - Juru Bicara Presiden Julian A Pasha menyayangkan sikap sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menolak menghadiri Forum Demokrasi Bali (BDF) VII, 10--11 Oktober, di Nusa Dua, Bali.

"Ya, kami tahu maksudnya beberapa yang diundang dan tidak ikut. Disayangkan sikap mereka yang menolak," kata Julian di Bali, Rabu, saat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja di Pulau Dewata itu.

Pemerintah, kata Julian, justru ingin bertanya kepada mereka yang memboikot atau menolak penyelenggaraan BDF tahun ini mengingat BDF adalah wadah masing-masing entitas termasuk LSM untuk berbagi pandangan.

"BDF ini wadah di mana masing-masing entitas, komunitas, termasuk di dalamnya LSM, untuk bisa men-share their own opinion (membagi pandangan mereka, Red) terhadap apa yang mereka lihat dalam proses dinamika yang berjalan di demokrasi di negara kita," katanya.

Lebih lanjut Julian membantah adanya kemunduran demokrasi di Indonesia. "Ini karena persepsi atau penafsiran mereka sendiri, karena pada kenyatannya posisi pemerintah kan mendukung sepenuhnya untuk pilkada langsung dengan penerbitan Perppu. Itu sikap resmi dari pemerintah, dari Presiden Yudhoyono bahwa beliau concern terhadap pemilihan secara langsung," katanya.

Sebelumnya sembilan aktivis dari 11 LSM menggelar jumpa pers di kantor LBH, Jakarta, Selasa (7/10), untuk menyampaikan penolakan mereka hadir pada forum internasional tersebut karena dianggap hanya bentuk praktik pencitraan.

BDF VII yang tahun ini mengusung tema Evolving Regional Democratic Architecture: the Challenge of Political Development, Public Participation and Socio-Economic Progress Progress in the 21st Century itu akan dibuka oleh Presiden Yudhoyono.

Tiga kepala pemerintahan negara sahabat yaitu Presiden Filipina Benigno Aquino III, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dijadwalkan menghadiri pertemuan BDF kali ini.

BDF adalah forum yang diinisiasi oleh Indonesia pada tahun 2008 untuk mempromosikan serta mendorong kerja sama kawasan dan internasional di bidang perdamaian dan demokrasi.

BDF VII akan menjadi BDF terakhir yang dibuka oleh Presiden Yudhoyono mengingat pada 20 Oktober nanti ia akan menyelesaikan periode kedua jabatannya sebagai kepala negara.(WDY)