Yakeba Sayangkan Bali Tak Jadi Percontohan Rehabilitasi

Denpasar (Antara Bali) - Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) sangat menyayangkan Pulau Dewata tidak menjadi lokasi percontohan untuk rehabilitasi pengguna narkoba, padahal penggunanya paling tinggi dibandingkan daerah lain.

"Kami sangat menyayangkan hal ini, mengingat Bali adalah daerah tujuan pariwisata sehingga banyak sekali pengguna narkoba baru bermunculan," kata I Made Ngurah Kerthajaya dari Yakeba di Denpasar, Minggu.

Menurut dia, Bali memiliki sejumlah potensi yang sangat pantas digunakan sebagai tempat rehablatasi narkoba, misalnya Rumah Sakit Jiwa Bangli dan sejumlah yayasan yang dikelola swasata.

Oleh karena itu, pihaknya akan menemui Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk membahas masalah rehabilitasi tersebut.

Kepala Sub-Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Bali, Ajun Komisaris Besar Polisi Nyoman Artana, mengatakan bahwa sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 bahwa pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

"Namun, pelaksanaan aturan tersebut baru terealisasi empat tahun kemudian karena sejumlah kendala, di antaranya perbedaan persepsi pada aparat dan baru pada Maret 2010 ada kesepakatan bersama dari berbagai instansi untuk menangani pengguna dan korban narkoba," ujarnya.

Dalam melaksanakan amanat UU tersebut, tersangka penyalahgunaan narkoba yang sudah disebut pencandu tetap diproses secara hukum. Namun, pencandu narkoba murni tidak akan ditahan di rutan, akan direhabilitasi.

Dia mengakui kalau Bali memang belum pantas untuk menjadi percontohan rehabilitasi karena belum memiliki tempat yang layak.

Dengan demikian, pada tahun depan pihaknya menargetkan untuk bisa menjadi percontohan rehabilitasi pengguna narkotika.

Kepala Sub-Bidang Sosial Dasar dan Kebudayaan Bappeda Provinsi Bali, Ida Bagus Surya Atmaja, akan mendukung penuh rencana tersebut dengan menyediakan lahan yang memadai untuk pembangunan tempat rehabilitasi.

"Sedangkan untuk pembangunan tempatnya akan diserahkan kepada BNNP atau pihak swasta," ujarnya. (WDY)