Jakarta (Antara Bali) -- Bank Dunia dan Organisasi
Pangan dan Pertanian global (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) bersinergi dalam membahas rencana aksi program kelautan
global. Pasalnya, Indonesia dinilai sebagai negara yang konsisten dalam
mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional
dengan bernafaskan Blue Growth. Permintaan ini merupakan
momentum positif dalam mendorong dan mempercepat terlaksananya aksi
nyata dan kemitraan di dalam pengembangan Blue Growth untuk
mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Demikian
disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo saat
membuka workshop Aliansi Global Blue Growth dan Ketahanan Pangan di Jakarta, Senin (08/09).
Sebagai
gambaran, saat ini, dunia tengah menghadapi salah satu tantangan Dalam
mencukupi kebutuhan pangan 9 miliar manusia pada tahun 2050. Mengingat
berbagai kondisi dan dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian kondisi
ekonomi dan keuangan, dan kompetisi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Melihat kondisi tantangan yang berlipat ganda dalam ketahanan pangan,
Sharif menilai perlu suatu respon dan upaya transisi yang terintegrasi
guna mengubah ekonomi dunia ke arah pembangunan yang berkelanjutan,
inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.
Terkait hal
itu, Sharif menjelaskan, hadirnya paradigma Ekonomi Biruâ„¢ dalam
pembangunan kelautan nasional sebagai refleksi sinergitas pertumbuhan,
pembangunan dan lingkungan dengan berpedoman pada triple helix model.
Ekonomi Kelautan dengan penerapan model Ekonomi Biru akan disinergikan
dengan berbagai kebijakan baik lokal maupun nasional, SDM, teknologi,
akses keuangan, industrialisasi (hulu dan hilir), pendidikan, dan
kesadaran kolektif masyarakat akan potensi kelautan. Paradigma Ekonomi
Biruâ„¢ yang selalu disuarakan KKP menjadi model pembangunan ekonomi yang
menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan
pengoptimalan
pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut sehingga
berujung pada meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut.
Jika
merujuk pada laporan dari Bank Dunia dan FAO, pada tahun 2030
diperkirakan hampir dua pertiga dari konsumsi hasil perikanan di seluruh
dunia akan berasal dari sub sector perikanan. Sehingga kawasan Asia
termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, China dan Jepang diproyeksikan
akan menebus 70 persen dari permintaan ikan global. Tak salah jika
dikatakan, potensi kelautan dan perikanan telah menjadikan Indonesia
memiliki modal dasar potensi pembangunan yang jauh lebih besar dan
beragam daripada negara-negara lain. Jika seluruh potensi kelautan ini
dikelola dengan baik maka diperkirakan 85 persen perekonomian nasional
akan ditopang oleh sumber daya kelautan termasuk pangan. Masuknya sektor
kelautan dan perikanan sebagai sector utama penopang perekonomian
Indonesia menjadi keniscayaan, karena luas wilayah Indonesia yang 75
persennya (5,8 juta km2) territorial laut lebih besar jika dibandingkan
dengan wilayah daratan. Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor
kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di
atas 6 persen. Sementara kontribusi sector kelautan mampu menyumbang 22
persen dari Product Domestic Bruto (PDB).
Sebagai informasi,
pertemuan kali ini merupakan dari tindak lanjut pertemuan the Global
Oceans Action Summit di Den Haag, di Belanda bulan April 2014. Sementara
dalam pertemuan ini, sebagai upaya memperkuat kerja sama regional
maupun internasional di sektor kelautan dan perikanan. Adapun penguatan
kerja sama itu yakni, dengan Bank Dunia dalam menyusun kemitraan global
pemanfaatan laut secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian dengan KKP
dengan FAO sepakat untuk mengidentifikasi pengembangan komoditas laut
untuk kehidupan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Seperti diketahui
sebelumnya, KKP telah menjalin kerja sama dengan organisasi pangan
dunia ini. Kerja sama tersebut dinilai telah mencapai keberhasilan,
diantaranya pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan
sumber daya manusia, pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan, serta berbagai program menyangkut kepentingan para nelayan.
Selain itu, KKP bersama dengan Pemerintah Belanda juga melakukan
perluasan kerja sama bilateral dalam merumuskan peran sektor kelautan di
dalam ketahanan pangan global.
Selain itu, lebih lanjut Sharif
mengemukakan sebuah kelompok kerja/forum kerja konsultatif akan
dibentuk. Kelompok kerja ini akan beranggotakan negara, organisasi
internasional dan lembaga internasional lainnya. Terbentuknya Kelompok
kerja tersebut sebagai tindak lanjut dari usulan pedoman sukarela
(Voluntary Guidelines) tentang Blue Growth dan ketahanan pangan.
“Indonesia secara sukarela mengusulkan diri sebagai sekretariat kelompok
kerja / forum kerja konsultatif dengan dukungan FAO dan Bank Dunia,â€
jelasnya.
Rencananya, pertemuan selanjutnya akan berlangsung di
Grenada pada awal tahun 2015. Sedangkan hasil pembahasan dari workshop
ini akan dibahas lebih lanjut pada ajang pertemuan Climate Summit 2014
yang berlangsung pada bulan September ini di New York, Amerika Serikat.
Sebagai informasi tambahan, dalam workshop kali ini dihadiri oleh
Asisten Direktur Jenderal FAO Bidang Perikanan, Duta Besar Grenada,
Dirjen Kementerian Urusan Ekonomi Belanda dan lainnya. Sementara, dalam
kesempatan ini, Dirjen P2HP KKP berkesempatan dalam menyampaikan
perkembangan implementasi Blue Economy di Indonesia.
Untuk
keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati
,Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi , Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Telp. 021-3520350). (WDY)
Bank Dunia – FAO – KKP Bahas Program Kelautan Global
Senin, 8 September 2014 12:39 WIB