Jakarta (Antara Bali) - Calon wakil presiden nomor urut satu Hatta Rajasa menyetujui pengusutan kelompok kepentingan yang mengganggu proses renegosiasi kontrak pertambangan, karena hal tersebut sangat merugikan kebijakan nasional dalam bidang energi.
"Kalau ada kelompok kepentingan yang membuat renegosiasi tidak berjalan harus kita sikat, karena renegosiasi menyangkut bangsa kita," kata Hatta dalam debat capres dan cawapres putaran terakhir yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Sabtu malam.
Debat capres dan cawapres yang bertemakan "Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup" berlangsung di salah satu hotel di Jakarta Selatan, dengan moderator Rektor Universitas Diponegoro Prof Sudharto P Hadi, Phd.
Hatta menanggapi jawaban pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menyepakati adanya investigasi dalam renegosiasi kontrak, karena banyak kelompok kepentingan yang menghambat proses renegosiasi.
Ia menjelaskan, renegosiasi kontrak pertambangan sangat menguntungkan bagi kepentingan negara karena dapat mendorong penerimaan yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu renegosiasi harus dilakukan dengan akuntabilitas dan tata kelola, untuk meminimalisir adanya kelompok kepentingan tertentu.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut dua Joko Widodo mengatakan investigasi harus dilakukan, karena kelompok kepentingan itu yang membuat renegosiasi di beberapa perusahaan pertambangan berjalan alot dan tidak menemui titik temu.
"Semua orang sudah tahu siapa yang dapat, kita punya niat untuk menyelesaikan itu? renegosiasi itu gampang, tapi kalau kelompok kepentingan tetap ada dan mengatur, sampai kapanpun kita akan seperti ini," katanya.
Untuk itu, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak awal menegaskan tidak pernah terikat oleh kelompok kepentingan mana pun dan menjanjikan koalisi tanpa syarat, sehingga tidak akan tersandera oleh kelompok kepentingan tertentu.
Menanggapi jawaban Hatta, calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak ada yang istimewa dari renegosiasi kontrak pertambangan yang dilakukan pemerintahan saat ini, termasuk yang menyangkut kesepakatan baru soal harga gas tangguh.
"Soal tangguh, kontraknya berbunyi setiap empat tahun harus direnegosiasi. Jadi tidak ada yang spesial. Dulu saya di pemerintahan katanya siap negosiasi, begitu saya tinggalkan tidak ada negosiasi. Kita terimakasih kalau ada negosiasi, tapi kontraknya berbunyi demikian," katanya.
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 diikuti pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(WDY)
