Legislator Desak Capres-Cawapres Perjuangkan Otsus Bali

Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya mendesak Calon Presiden dan Wakil Presiden RI untuk berani melakukan kontrak politik dengan masyarakat Bali, salah satunya terkait memperjuangkan otonomi khusus untuk Pulau Dewata.

"Kami mendesak bagi tim kampanye pemenangan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan kontrak politik otsus Bali. Karena drafnya sudah masuk ke DPR-RI," kata Arjaya yang didampingi anggota Komisi I DPRD Bali lainnya di Denpasar, Senin.

Menurut dia, siapa pun dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla berani melakukan kontrak politik dengan masyarakat Pulau Dewata terkait perjuangan otsus Bali, mari dukung bersama-sama.

"Siapa pun dari kedua pasangan capres dan cawapres berani melakukan kontrak politik, salah satunya perjuangan otsus Bali kita bersama-sama dukung dan kita menangkan pada Pilpres 9 Juli mendatang," katanya.

Ia mengatakan karena dengan status mendapatkan otsus tersebut, maka pembagian dan keberimbangan mendapatkan dana dari devisa pariwisata akan lebih jelas. Sebab selama ini mendapatkan kucuran dana dari pusat tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yang tak memiliki sektor pariwisata.

"Draf otsus yang diajukan dari Bali ke pusat sebenarnya sudah sempat dibahas di Prolegnas DPR-RI, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Padahal dalam draf otsus itu tidak ada bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang lainnya," ucap politikus asal Desa Sanur, Kota Denpasar itu.

Arjaya mengatakan tujuan mendapatkan status otsus Bali khusus dibidang kebudayaan ini adalah untuk mendapatkan dana sesuai dengan porsi yang didapat dari devisa pariwisata yang menjadi andalan sektor Pulau Bali.

"Untuk memelihara kebudayaan yang ada ditengah masyarakat sebagai penunjang sektor pariwisata memerlukan dana yang cukup banyak. Selama ini sebagian besar dana pelestarian dan pemeliharaan merupakan swadaya masyarakat setempat," ujarnya.

Jika Bali mendapatkan status otsus, kata dia, maka dana untuk pelestarian dan pemeliharaan kebudayaan tersebut bisa dialokasikan dari dana pusat yang berasal dari pembagian devisa pariwisata.

"Otsus Bali harus diperjuangkan oleh kita semua, termasuk juga siapa capres dan cawapres yang berani komitmen dengan kontrak politik tersebut, maka kewajiban kita untuk mendukung dan memenangkannya." katanya. (WDY)