Kontribusi Manufaktur Bali 8,72 Persen Terhadap PDRB

Denpasar (Antara Bali ) - Sektor industri manufaktur di Bali memiliki kontribusi sebesar 8,72 persen terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) Bali selama 2013 atau sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat 8,90 persen.

"Industri manufaktur itu mampu memberikan nilai tambah sebesar Rp8,24 triliun selama 2013 masih jauh lebih kecil atau sepertiga kali lipat jika dibandingkan capaian nilai tambah yang diciptakan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai Rp28,26 trilin," kata Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Panusunan Siregar di Denpasar, Minggu.

Ia mengatakan, rendahnya nilai tambah yang diciptakan sektor industri manufaktur akibat semata-mata Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dieksplorasi.

Meskipun demikian kelangsungan sektor industri manufaktur sebagai salah satu penggerak ekonomi dan penunjang industri pariwisata harus tetap dapat dipertahankan, karena menjadi sektor penghubung antara pertanian dan sektor yang berbasis pariwisata.

Besaran nominal PDRB Bali atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2014 mencapai Rp25,02 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp8,89 triliun.

Panusunan Siregar mengingatkan, harus diakui peran IMK dalam memacu dan mempercepat pembangunan daerah pada era desentralisasi dan globalisasi dewasa ini, karena semakin nyata dan strategis.

Komponen masyarakat dan pelaku usaha IMK di Bali kini dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan kebijakan yang sama yang berlaku umum dari tingkat pusat.

Oleh sebab itu kebijakan dan strategis yang dikembangkan harus mengakomodir dan sesuai dengan spesifikasi atau kondisi yang dibutuhkan oleh daerah bersangkutan.

Panusunan Siregar menambahkan, permasalahan daerah memerlukan solusi kedaerahan dan wewenang yang selama ini dipegang pemerintah pusat harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah di daerahnya.

Dalam kaitan ini strategi pembangunan daerah haruslah dilakukan dengan proses terpadu berbagai unsur terkait dengan masyarakat daerah. Kebijakan dan strategi yang dikembangkan harus menggunakan sumber daya budaya.

Selain itu lintas pelaku masyarakat harus bekerja sama meningkatkan nilai sumber daya setempat. Untuk itu perlu menjadi perhatian bahwa IMK sangat strategis untuk menciptakan lapangan dan menyerap pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujar Panusunan Siregar. (WDY)