Denpasar (Antara Bali) - Sejumlah Dewan Pimpinan Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPP HKTI mensinyalir penyelenggaraan kegiatan musyawarah nasional ada kepentingan politik untuk mengunggulkan satu kandidat ketua umum.
"Gelagat kepanitian musyawarah nasional itu penuh rekayasa untuk memuluskan satu kandidat ketua umum. Tampaknya ada keinginan pihak tertentu membatasi calon lain untuk ikut dalam pemilihan tersebut," kata Ketua DPP HKTI Jawa Timur Herri Suginario di Sanur, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, melihat dari peserta musyawarah nasional atau munas itu saja belum mencerminkan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART). Di mana ketua dewan pengurus provinsi seharusnya menjadi peserta utama, namun kenyataannya didaftar peserta tidak ada.
"Saya salah seorang utusan dari Provinsi Jawa Timur, namun justru didaftar delegasi Jawa Timur nama saya tak tercantum. Justru diganti dari salah satu oknum pengurus pusat," ucapnya mengungkapkan.
Seharusnya, kata dia, peserta munas selain pengurus pusat, juga dari provinsi dan kabupaten di Indonesia.
"Ketika saya mau mendaftar di delegasi Jawa Timur, pihak panitia bagian administrasi justru menolak dengan alasan tidak jelas, bahkan saya dimintai kartu tanda penduduk (KTP)," ujarnya kesal.
Harri mengatakan, semestinya dalam pengurusan administrasi peserta tidak saja KTP yang dimintai, tetapi juga kelengkapan lain yang lebih penting, seperti surat mandat sebagai peserta munas.
"Surat mandat dari DPP HKTI lebih penting dari KTP, karena surat itu secara legalitas bukti dari kepesertaan munas yang telah disetujui oleh anggota di daerah bersangkutan," tutur lelaki yang juga seorang pengusaha tersebut.
Menurut Herri, walau tidak diizinkan masuk ke arena munas, pihaknya akan tetap memantau kegiatan hajatan lima tahunan tersebut.
"Saya akan bertahan dan melihat jalannya munas itu. Tetapi aturan sebuah organisasi, keabsahan peserta harus dihadiri oleh utusan daerah. Jika tidak, itu bisa dikatakan ilegal," ujarnya menegaskan.
Hal senada juga dikemukakan Ketua DPP HKTI Jawa Barat Rudi Gunawan, pelaksanaan munas tersebut tanpa melibatkan semua pengurus daerah, sehingga hasilnya pun nantinya kegiatan itu tidak sah.
"Ini adalah organisasi kemasyarakatan profesi, bukan organisasi partai politik. Maka dari itu, saya harapkan bagi yang berkeinginan jadi ketua umum, lakukanlah dengan cara mekanisme sesuai aturan organisasi," ucapnya dengan nada kesal.
Menurut dia, terganjalan diadministrasi pendaftaran tidak saja dari Ketua DPP Jawa Timur dan Jawa Barat. Tetapi juga dari sejumlah daerah lain, yaitu Provinsi Papua, Lampung, DKI Jakarta dan Jambi.
"Tampaknya kandidat 'incumbent' (pejabat kini) Pak Prabowo Subiyanto agak gentar menghadapi calon-calon pendatang baru maju pada pemilihan ketua umum masa bakti 2010-2011. Makanya ada rekayasa seperti itu," katanya menduga.
Bahkan kalau dilihat dari penjagaan keamanan kegiatan, kata dia, sangat berlebihan. Selain dari pihak kepolisian juga dari keamanan luar yang jumlahnya puluhan orang, berseragam hitam.
"Begitu ketatnya penjagaan keamanan kegiatan tersebut. Apa sih yang ditakuti. Ini kan organisasi profesi dan pesertanya juga orang-orang profesional. Jika mekanisme pelaksanaan munas sesuai dengan aturan, saya yakin tidak ada masalah," ucapnya menambahkan.
Dari pantauan, peserta munas HKTI yang digelar hingga 15 Juli 2010 sudah tampak berdatangan dari daerah-daerah di Indonesia sejak hari Senin (12/7).
Dalam perebutan Ketum DPN HKTI periode lima tahun mendatang sejumlah nama sudah mencuat di arena tersebut, antara lain Prabowo Subiyanto, Titi Soeharto, Jafar Hafzah dan Usman Sapta.(*)
