Surabaya (Antara Bali) - Ujian Nasional (UN) akan digantikan dengan ujian tingkat
kompetensi pada tahun 2016 untuk menyesuaikan dengan Kurikulum 2013.
"Bisa jadi, UN akan digantikan dengan ujian tingkat kompetensi pada
tahun 2016 sesuai Kurikulum 2013, tapi belum ada keputusan final," kata
staf khusus Mendikbud, Sukemi di Surabaya, Kamis.
Staf khusus Mendikbud bidang komunikasi media itu mengemukakan hal
itu di sela-sela "Dialog Pendidikan" yang juga menampilkan staf ahli
Mendikbud bidang manajemen dan organisasi Prof Abdullah Alkaf.
"Kalau UN masih dilaksanakan pada tahun ini, karena tahun ini
penerapan Kurikulum 2013 masih kelas 1,2,4,5 SD, 7,8 SMP, dan 9,10 SMA,"
kata Sukemi.
Dalam dialog bertajuk "Implementasi Kurikulum 2013 dan UN 2014"
itu, staf ahli Mendikbud Abdullah Alkaf menyatakan ujian tingkat
kompetensi itu masih akan dirumuskan lebih lanjut.
"Bedanya, kalau UN hanya diadakan sekali pada akhir studi, maka
ujian tingkat kompetensi itu akan dilakukan dari kelas 1 SMP/SMA ke
kelas 2, dan seterusnya, bahkan pada akhir studi akan ada dua kali ujian
tingkat kompetensi, sehingga tidak seram lagi," katanya.
Menurut dia, ujian tingkat kompetensi itu akan dilaksanakan di
tingkat provinsi atau kabupaten/kota, sedangkan di tingkat nasional akan
ada ujian mutu tingkat kompetensi yang diadakan Kemendikbud.
"Yang jelas, UN akan berubah pada tahun 2016, karena Kurikulum 2013
menghasilkan lulusan dengan kompeten berbeda yang sifatnya terpadu
yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan," katanya.
Selain itu, Kurikulum 2013 juga berbasis aktivitas siswa dan
pendekatan kontekstual dan tematik. "Kalau SD akan banyak tanya dan
menulis, SMP merujuk buku dan sumber lain, sedangkan SMA merujuk pada
buku, sumber lain, dan pengembangan," katanya.
Bocor
Dalam dialog pendidikan yang diikuti pengamat pendidikan, praktisi
yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, LSM, dan pers itu, sejumlah
peserta mempertanyakan penerapan UN yang menyalahi tujuan Kurikulum 2013
dan juga sering bocor.
"Saya dulu nggak percaya kalau UN bisa bocor, tapi saya sekarang
percaya, karena ada yang memiliki bocoran hingga 20 paket. Kalau
pertanyaan diawali A, maka soal yang dipakai adalah paket X," kata Ketua
Litbang PGRI Jatim, Eddy Suyatno.
Menanggapi hal itu, staf khusus Mendikbud bidang komunikasi media,
Sukemi, menyatakan pihaknya mengharapkan siapapun yang menemukan dugaan
kebocoran soal UN untuk melapor lewat Posko Pengaduan Kemendikbud pada
alamat pengaduan@kemdikbud.go.id.
"Tapi, indikasi kebocoran itu harus dilaporkan sebelum pelaksanaan
UN 2014, lalu kami akan turun untuk melakukan investigasi. Kalau
dilaporkan sesudah UN, maka hal itu patut dicurigai untuk mengacaukan
situasi," katanya.
Ia mengakui pihaknya hingga kini masih mengalami kesulitan untuk
membuktikan laporan dugaan kecurangan soal UN, karena laporan seringkali
tanpa dilengkapi bukti, padahal bila memang benar adanya, maka akan
dilakukan investigasi serta ke depan akan ada evaluasi.
"Tidak ada cara lain untuk menerima kebenaran adanya kebocoran soal
UN itu tanpa ada bukti kebocoran itu sendiri. Saat ini, kita sudah
melakukan evaluasi untuk antisipasi, di antaranya membuat soal 20 paket,
melakukan pengawasan silang," katanya. (WDY)
UN Diganti Ujian Tingkat Kompetensi pada 2016
Jumat, 4 April 2014 7:32 WIB