Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Zainuddin
mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) gagal menjaga
netralitas pendidikan dengan adanya politisasi pada soal ujian nasional.
"UN SMP yang dimulai hari ini dengan mata ujian Bahasa Indonesia
menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal
dalam naskah UN menyebabkan kendala teknis yang terjadi di beberapa
sekolah tak dapat dihindari, " ujar Ahmad di Jakarta, Senin.
Penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang kiprah salah satu tokoh politik.
Pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat
beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga hingga empat
soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedangkan di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.
"Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi
soal bermuatan politis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus
bertanggung jawab atas hal tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah
menjamin tidak ada soal UN bebas dari muatan politik," kata dia.
Zainuddin menambahkan beberapa SMP di Padang juga menemukan lembar
soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang
lama. Sedangkan untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya
diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat
bingung karena ada dua soal ganda.
"Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat
menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam
menyelesaikan ujian dengan optimal," ujarnya.
Sebelumnya Wamendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan
pihaknya mengganti soal UN yang berkaitan dengan tokoh politik. (WDY)
Mendikbud Gagal Jaga Netralitas Pendidikan
Senin, 5 Mei 2014 17:14 WIB
