Denpasar (Antara Bali) - Forum Gerakan Buleleng Bangkit (FGBB) mendesak pemerintah menghilangkan kesenjangan pembangunan di Provinsi Bali bagian selatan dan utara demi terciptanya pemerataan.
Inisiator FGBB, IGM Putera Astaman, di Denpasar, Senin, menyatakan, melalui forum masyarakat tersebut untuk menyikapi kesenjangan antara Bali bagian selatan dengan utara yang sudah berlangsung puluhan tahun, semenjak ibu kota provinsi dipindah dari Singaraja ke Denpasar.
"Dalam berbagai aspek kehidupan, Bali bagian selatan lebih unggul dibanding utara, termasuk ketersediaan lapangan kerja," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan deklarasi FGBB di Puri Agung Singaraja pada Sabtu (8/3). Deklarasi forum ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk mempercepat gerak pembangunan di Bali bagian utara.
Deklarasi ini dihadiri para tokoh, antara lain Anak Agung Ngurah Ugrasena, IGM Putera Astaman, IG Atang Wiguna, Nyoman Sudiana, Gede Wardana, Arya Asmara, Ketut Widia, dan beberapa tokoh serta masyarakat Buleleng.
Solusi untuk mengatasi kesenjangan ini, kata Putera Astaman, adalah membangun "jantung" baru di Buleleng, yakni dengan mewujudkan sebuah bandara internasional baru di Bali bagian utara.
"Bandara Internasional Buleleng akan menjadi lokomotif Bali bagian utara. Sedikitnya sepuluh ribu orang akan datang lewat bandara Buleleng per harinya. Ini tentu akan membuka lapangan kerja baru bagi 100 ribu penduduk di Bali utara yang meliputi berbagai sektor mulai transportasi, perhotelan, pertanian hingga perikanan. Akan ada kota baru di sekitar bandara yang akan membawa `multiple effect`," ujar.
FGBB, kata Astaman, siap membantu Pemerintah Buleleng, untuk mempercepat gerak pembangunan di Bali bagian utara.
"Membangun bandara Buleleng adalah terobosan menuju keseimbangan pembangunan Bali. Memang ini tidak mudah, karena meski wacananya sudah muncul empat tahun lalu, tapi hingga kini belum terlaksana. Namun ini pasti bisa terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak termasuk dari FGBB," katanya. (WDY)
FGBB Desak Pemerintah Hilangkan Kesenjangan Pembangunan
Senin, 10 Maret 2014 16:54 WIB