Pastika Pertimbangkan Surati BKPM Soal Moratorium Hotel

Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempertimbangkan untuk menyurati kembali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait implementasi moratorium pembangunan hotel di wilayah selatan Pulau Dewata.

Kepada wartawan di Denpasar, Kamis, Pastika mengemukakan bahwa kalau memang ternyata usulannya beberapa tahun lalu ke BKPM tidak jalan, memang harus dibuatkan surat yang baru.

"Usul saya ke BKPM supaya mereka tidak memberikan izin baru untuk akomodasi pariwisata terutama hotel berbintang di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kalau ada yang mau investasi, supaya diarahkan ke kawasan Bali utara, timur, dan barat, serta tengah. Itu usul saya dan BKPM sebelumnya mau menuruti," ucapnya.

Mantan Kapolda Bali itu berkeyakinan, jika izin penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri terkait akomodasi wisata melalui BKPM, pasti usulannya itu sudah disampaikan kepada pihak investor.

Hanya saja, ia tidak memungkiri justru terkadang pemerintah kabupaten memberikan izin dengan dasar otonomi daerah. "Okelah kami regulator. Regulator itu sebatas kami bisa meregulasi yang bisa diregulasi. Kalau tidak bisa mau bagaimana?" ujarnya.

Investasi yang memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi, tambah dia, kalau lahan yang digunakan merupakan kawasan strategis provinsi. Tetapi selama ini ternyata belum ada yang dibangun di kawasan strategis itu.

Pastika sependapat kalau sebenarnya jumlah kamar hotel di kawasan Bali selatan sudah berlebih. "Persoalannya sudah tahu seperti itu mengapa masih bangun hotel terus, apa nggak sayang duitnya?" ujarnya mempertanyakan.

Ia juga menyatakan keheranannya mengapa pengusaha tetap membangun hotel, padahal prospeknya tidak bagus di tengah berlebihnya jumlah kamar. "Pasarnya buruk, kok bikin terus? Sekarang motivasinya apa? Ini yang perlu kami tanyakan," ucap Pastika.

Sebelumnya Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengatakan moratorium hotel sangat penting dan pembangunan harus selektif supaya subak tidak sampai menghilang dari Bali.

"Hotel-hotel yang hanya menyerap energi Bali, perlu dikendalikan ke depan. Jangan dibiarkan leluasa," ucapnya.

Ia menambahkan, keberadaan hotel baru selain memperketat persaingan, sekaligus memicu persaingan tidak sehat. "Jangan salahkan kalau hotel-hotel yang ada sampai membuat pembukuan ganda karena itu dilakukan supaya tetap bertahan di tengah persaingan yang kian tak sehat," katanya. (LHS)