Pelaku Pariwisata Bali Berkomitmen Pertahankan Budaya

Denpasar (Antara Bali) - Pelaku pariwisata di Provinsi Bali berkomitmen mempertahankan nilai-nilai budaya ketika bersentuhan dengan ekonomi, industrialisasi, dan kebijakan pemerintah guna mewujudkan pariwisata di Pulau Dewata yang harmonis.

"Harmonis itu harga mati yang harus dijaga. Di lapang sudah terjadi disharmonis dan bahkan cenderung disharmonis baru pada masa depan," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Cokorda Oka Artha Ardana Sukawati usai memimpin rapat kerja daerah PHRI Bali di Sanur Denpasar, Sabtu.

Menurut dia, upaya mewujudkan harmonisasi dan mengatasi disharmonisasi pariwisata di Bali itu dibahas melalui pertemuan tahunan tersebut bersama dengan pelaku pariwisata lain dari sejumlah asosiasi pariwisata.

Ia menjelaskan bahwa persoalan menyangkut ketersediaan kamar hotel dan permintaan kamar hotel dari wisatawan serta ketimpangan pembangunan di Bali Utara dan Selatan menjadi beberapa bentuk disharmonisasi pariwisata yang terjadi saat ini.

Pria yang akrab disapa Cok Ace itu mencontohkan saat ini di Pulau Dewata terdapat sekitar 130.000 kamar.

Dari angka itu, apabila 100.000 kamar beroperasional, perlu diisi sekitar 36 juta kamar per malam dengan asumsi satu kamar diisi oleh dua orang.

Namun, kenyataan di lapangan, jumlah wisatawan mancanegara mencapai empat juta dan wisatawan domestik mencapai sekitar delapan juta orang per tahunnya. Dilihat dari angka tersebut, dinilainya tidak harmonis.

Tidak jarang, lanjut dia, makin banyaknya pembangunan akomodasi pariwisata seperti perhotelan menimbulkan persaingan sehingga menyebabkan beberapa hotel "banting" harga, bahkan menerapkan harga yang relatif sangat murah.

Untuk itu, pihaknya mengajak pelaku pariwisata untuk melihat dari sejumlah aspek menyangkut industri yang sebagian besar menopang pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata itu.

"Sering kali berbicara keseimbangan atau harmonis itu dilihat hanya dari satu aspek saja, yaitu logika menyangkut benar atau salah. Misalnya, di Ubud dibangun `city hotel` (hotel berbiaya murah), logikanya memang wajar mengikuti pasar. Akan tetapi, secara etika itu belum tentu benar, apalagi estetika," imbuh mantan Bupati Gianyar itu.

Melalui pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Gede Yuniarta berharap menghasilkan rumusan penting yang bisa menjadi acuan memajukan pariwisata salah satunya menyangkut persoalan ketimpangan pembangunan hotel dan pariwisata Bali Utara-Selatan.

"Peningkatan hotel di Bali sangat banyak sekitar 130.000 kamar di Bali, 90.000 di antaranya itu ada di Kabupaten Badung. Mungkin perlu pemikiran dalam rapat kerja ini apa yang bisa dilakukan sehingga nanti dapat memberikan hasil," katanya.(DWA)