Jakarta (Antara Bali) - Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada atau PSP-UGM Sudjito mengatakan 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tidak mengacu kepada Pancasila.
"Hasil amandemen keempat UUD 1945 sejumlah pasal tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila," kata Sudjito di Universitas Pancasila, Minggu.
Ia mencontohkan pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbeda dengan ayat 1,2 dan 3. Pada ayat 1,2, dan 3 ekonomi kekeluargaan atau koperasi tapi ternyata ekonomi kapitalis atau menekankan perusahaan harus mempunyai daya saing.
"Ini yang disebut gab atau jarak, karena jika merujuk pada roh dari pasal tersebut tidak sesuai," kata Sudjito.
Sudjito mencontohkan hal yang lain dalam hal demokrasi juga terdapat inkonsisten terhadap Pancasila. Dalam prakteknya politik Indonesia saat ini cenderung mengarah ke politik liberal.
Praktek politik liberal tersebut katanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Padahal sesuai dengan sila keempat Pancasila maka yang perlu dilakukan dalam berpolitik adalah musyawarah untuk mufakat.
Selain itu kata dia pembuatan Perda-perda diberbagai daerah juga banyak dilakukan yang hanya berpikiran semakin banyak aturan semakin baik dan pembuatan perda dimanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan semata.
"Hukumnya sedikit tapi berkualitas dan penyelenggaranya beretika dengan baik," ujarnya.
Tetapi lanjut Sudjito hal ini tidak dapat disalahkan karena dalam undang-undangnya diperbolehkan. "Saya hanya menyayangkan hilangnya nilai-nilai semangat Pancasila," jelasnya. (*/ADT)
